HIPPI Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Sintetis
“Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beras plastik yang sudah sangat meresahkan masyarakat,” ujar Suryani.
Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beredarnya beras sintetis (beras oplosan) yang dikenal masyarakat dengan beras plastik di banyak wilayah Indonesia.
Desakan itu didukung juga oleh langkah HIPPI yang tengah memotori langkah diversifikasi pangan di seluruh Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (22/5/2015).
“Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus beras plastik yang sudah sangat meresahkan masyarakat,” ujar dia.
Yani, panggilan Suryani mengatakan, awalnya beras berbahan sintetis itu ditemukan di Pasar Bekasi.
Namun kini, telah merambah ke banyak wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Bali. Hal itu tentu sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat, sekaligus juga membahayakan ketahanan pangan nasional. Pasalnya, dari total 250 juta penduduk Indonesia, mayoritas mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya.
Supply Demand Beras
Menurut Yani, hal itu terjadi ketidakseimbangan antara supply demand beras di dalam negeri. Artinya, tingginya demand beras masyarakat tidak diimbangi oleh supply yang memadai. Itu sebab, katanya, Indonesia acapkali melakukan impor beras, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
“Akibatnya, banyak sekali terjadi masalah dalam sistem perberasan kita. Apalagi pola makan rakyat Indonesia selalu mengutamakan beras sebagai makanan utamanya,” jelas dia.
Karena itu, lanjut Yani, pihaknya terus mendorong anggota HIPPI untuk meningkatkan produksi beras bagi ketahanan pangan nasional. Sehingga permasalahan masuknya beras sintetis seperti ini tidak terulang kembali. Apalagi, kata dia, produksi beras anggota HIPPI berkualitas baik bagi konsumen, termasuk masyarakat Indonesia.
Selain itu, tambah Yani, pihaknya juga mendorong anggota HIPPI untuk aktif memperkenalkan produk-produk pangan lain, sebagai langkah diversifikasi pangan di Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan bahan makanan utama, khususnya saat harga beras melambung tinggi.
“Kami pastikan untuk meningkatkan produksi beras nasional sebagai upaya HIPPI mendukung ketahanan pangan. Sekaligus juga, HIPPI akan meningkatkan sumber pangan lainnya sebagai upaya diversifikasi pangan nasional, seperti jagung dan umbi-umbian. Intinya, kami ingin berbuat terbaik bagi rakyat Indonesia,” ungkap dia.
Potensi Pangan Nasional
Senada dengan itu, Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan DPP HIPPI Emil Arifin mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi pangan. Sebab selama ini, kata dia, langkah penyeragaman mengkonsumsi beras tetap dilakukan pemerintah dengan berbagai langkah impor beras. Padahal secara budaya, katanya, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak semua menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Tetapi juga ada jenis lain seperti jagung, sagu, singkong, dan beberapa jenis lainnya.