TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga OJK tetap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) jajaran dewan komisaris bank BUMN yang berasal dari kader partai politik dan relawan Jokowi-JK.

Namun, wasit industri keuangan itu belum mau mengumbar hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Nasib para komisaris baru itu akan ditentukan saat Rapat Dewan Komisaris OJK minggu depan.

"Mengenai lolos atau tidaknya (Komisaris baru itu) saya tidak bisa jawab sekarang, nanti akan diumumkan," ujar Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Lebih lanjut kata dia, kemungkinan pada minggu depan hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisaris BUMN tersebut akan dibawa ke Rapat dewan Komisioner OJK. Dari situ nantinya kan diputuskan lolos atau tidak para komisioner baru tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pernah menyatakan bahwa jabatan komisaris bank boleh diduduki oleh siapa pun dan dari latar belakang apa pun.

Selama mereka memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik mengenai industri perbankan.

Oleh karena kata dia, OJK selaku mengadakan fit and proper test terhadap paraboengurus bank tersebut.

Bahkan OJK tidak hanya mengandalkan curriculum vitae (CV) kandidat, tetapi juga melakukan sejumlah upaya lain termasuk meneliti rekam jejak.

Sebelumnya, sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris beberapa bank BUMN. Salah satunya adalah Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri.

Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, politikus Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.(Yoga Sukmana)