TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Pemuda untuk Kedaulatan Energi (FPKE) menilai sistem produksi yang diserahkan kepada Satuan Kerja Khusus Hulu (SKK) Migas, membuat lifting migas dalam negeri semakin menurun setiap hari.

Juru Bicara FPKE, Adnan Rarasina, mengatakan sebelum ada SKK Migas, lifting mencapai 1,7 juta barel per hari. Tetapi sejak Badan Pengatur Hulu (BP) Migas (sebelum berubah menjadi SKK Migas) dibentuk, lifting anjlok hingga sekarang mencapai di kisaran 850 ribu barel per hari.

"Ini menyedihkan, pemerintah masih mempertahankan model pengelolaan sektor migas yang salah kaprah," ujar Adnan di Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Adnan menilai salah satu cara meningkatkan produksi migas dan mengurangi impor dengan memberikan dukungan penuh kepada Pertamina. Dalam hal ini perseroan mengambil blok-blok besar yang ada di dalam negeri secara penuh.

Adnan pun menyayangkan sikap pemerintah tidak memberikan Pertamina mengelola Blok Mahakam 100 persen. Pasalnya saat ini Pertamina harus membagi jatah eksplorasi dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Inpex Corporation Ltd saat mengelola blok yang ada di Kalimantan Timur.

"Pemerintah harus memberikan 100 persen hak penuh ke Pertamina dan blok migas yang habis kontrak harus diserahkan ke perusahaan milik negara," papar Adnan.