10 Tahun Energi Baru Terbarukan, Ternyata Baru Digarap Enam Persen
Sudirman Said menyayangkan pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 10 tahun terakhir
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyayangkan pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 10 tahun terakhir. Pasalnya pengembangannya baru mencapai angka enam persen.
Sudirman mengingatkan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayatl terbesar di dunia, termasuk keanekaragaman jenis tumbuhan bioenergi dan ketersediaan lahan yang cukup ideal. Karena itu, Sudirman percaya Indonesia layak untuk mengandalkan bioenergi sebagai salah satu sumber energi yang berpotensi besar untuk dikembangkan.
"Padahal dalam 10 tahun ke depan Indonesia menargetkan pertumbuhan sebesar 17 persen," ujar Sudirman di kantor Kementerian ESDM, Senin (13/7/2015).
Selain itu, lanjutnya, tantangan yang dihadapi selama ini adalah dalam mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir konsumer pengguna. Terdapat beberapa kasus kegagalan bangkitnya industri bioenergi di Indonesia yang disebabkan oleh tidak terhubungnya keseluruhan rantai nilai.
Dengan terjalinnya kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Sudirman yakin pengembangan bioenergi di dalam negeri bisa cepat teratasi. Kerjasama tersebut tertuang dalam nota kesepakatan bersama.
"Adanya kerjasama pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng, pengintegrasian hulu produksi bahan baku dengan "hilir" konsumer pengguna dapat teratasi serta dapat mendukung target pertumbuhan EBT," kata Sudirman.
Program Pengembangan Bioenergi Lestari yang akan dilaksanakan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ini dimaksudkan untuk menjadikan kedua kabupaten tersebut sebagai lokasi pelaksanaan program.
Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan terdegradasi, lahan kritis dan lahan bekas tambang untuk mendukung pengembangan bioenergi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.