TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Perumahan Nasional (Perumnas) selama ini ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk membangun rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Namun dalam pelaksanaannya, Perumnas selalu kesulitan akibat tak mendapat tambahan anggaran untuk pengadaan dan pembangunan rumah.

Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, memaparkan saat ini pemerintah pusat harus menyiapkan anggarannya terlebih dahulu. Dengan begitu sebagai perusahaan BUMN, Perumnas tidak merugi dan mudah melakukan pengadaan rumah murah.

"Jika ditugaskan Perumnas tidak boleh rugi, apabila dalam penugasan harus dihitung profit margin," ujar Himawan di kantor Kementerian BUMN, Senin (27/7/2015).

Himawan pun menyayangkan sikap pemerintah di kabinet sebelumnya. Kementerian teknis selalu memerintahkan Perumnas, namun tidak menyiapkan anggaran tambahan apapun, baik untuk pembebasan lahan, maupun produksi rumah.

"Dulu suruh bangun sana-siini tapi nggak disiapkan anggaran," ungkap Himawan.

Dengan adanya Rencana Perubahan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2004, Perumnas bisa ditunjuk penugasannya secara tegas hanya Kementerian teknis yang terkait, sampai pemerintah daerah sekalipun. Selain itu dalam perubahannya nanti, anggaran pembangunan rumah Perumnas, sudah disiapkan anggaran subsidi baik melalui APBN maupun APBD.

"Nantinya Perumnas bisa ditunjuk oleh menteri teknis, bahkan Pemda, selama menyiapkan anggarannya," kata Himawan.