TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan peningkatan konsumsi biodiesel di industri otomotif. Ketua Advokasi dan Kebijakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungkot Sipayung mengatakan kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan konsumsi biodiesel di dalam negeri terutama sektor otomotif yang baru mencapai 15 % kandungannya.

“Pemerintah harus secepatnya keluarkan kebijakan yang mewajibkan para pelaku industri otomotif harus bisa meningkatkan penggunaan biodiesel atau BBN untuk mengurangi konsumsi BBM fosil. Saat ini kan sudah mau di naikan menjadi 20 persen tapi itu saja masih kurang penyerapannya,” kata Tungkot di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

Tungkot menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak terus mendorong konsumsi biodiesel di dalam negeri karena pasokan bahan baku dan produksi yang sangat melimpah. Pengingkatan ini bisa untuk mengurangi emisi atau gas buang di kendaraan.

“Penggunaan biodiesel ini bisa mengurangi emisi atau gas buang hingga 60 persen. Kalau ini ditingkatkan bukan tidak mungkin udara di Indonesia menjadi sangat bersih,” tambahnya.

peningakatan konsumsi biodiesel Yang pertama secara global kan sumber emisi gas rumah kaca ini kan dari konsumsi BBM fosil jadi salah satu cari untuk menggunakan adalah dengan bio diesel

Konsumsi biodiesel Indonesia saat ini baru mencapai 6 juta ton masih terlalu kecil dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar fosil yang mencapai 35 juta ton, dikatakannya sebagian besar konsumsi tersebut adalah untuk keperluan mesin pabrik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan peningkatan penggunaan biodiesel dari 15 persen menjadi 20 persen untuk industry otomotif. “Penelitiannya sedang dilakukan kita berharap secepatnya bisa selesai sehingga dapat digunakan lalu ditingkatkan hingga 50 persen,” katanya.

Sementara mengenai sertifikasi hijau seperti yang diharapkan kalangan pengusaha, Tungkon menegaskan hasil uji coba terhadap penelitian biodiesel tersebut sudah cukup menjadi modal bagi para pelaku industry biodiesel atau otomotif.

“Yang jelas untuk produksi bio diesel sudah ada spesifikasi seperti apa. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana kalangan pelaku industry otomotif mau menyerap BBN itu sendiri,” lanjutnya.

Meski demikian, Tungkot tidak memungkiri jika nantinya ada sertifikasi hijau maka hal tersebut dapat dgunakan untuk meminimalisir para ‘calo’ atau’rent seeker’ dalam pengadaan FAME. Sebab, sertifikat ini melekat pada produsen. Karena itu, hanya diberikan kepada pengusaha yang memiliki pabrik dan telah memproduksi FAME.

Pemberian sertifikat hijau ini membutuhkan persiapan yang panjang karena melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, perlu ada kesepahaman antar kementerian dalam melihat pengembangan biodiesel ini dalam kerangka membangun kemandirian energi nasional.