TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari nota keuangan yang telah dipaparkan presiden Joko Widodo anggaran infrastruktur meningkat menjadi Rp 313,5 triliun atau 8 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Anggaran tersebut akan diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewakili pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam negeri.

"Anggaran Kementerian PUPR masih nomor satu paling besar," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor BKPM, Jumat (14/8/2015).

Anggaran tersebut merupakan upaya mendukung pelaksanaan keijakan belanja Negara. Disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2016 di gedung Parlemen, anggaran tersebut masuk dalam beberapa indicator dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2016.

"Anggaran infrastruktur ini sebesar Rp313,5 triliun atau 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP 2015," kata Jokowi saat memaparkan di hadapan anggota Dewan.

Sementara itu saat melakukan pemaparan RAPBN 2016 di kantor BKPM, sore harinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan bahwa RAPBN Kementerian yang dipimpinnya adalah sebesar Rp 103,8 triliun.

“Kementerian PUPR ditugasi untuk membelanjakan Rp 103,8 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam pembagian secara sektoral untuk Sumber Daya Air sebesar Rp 24 triliun, Bina Marga Rp 42 triliun, Cipta Karya Rp 14 triliun itu adalah untuk air minum dan sanitasi.

Sedangkan untuk penyediaan perumahan Rp 6 triliun. Angka tersebut kata Basuki dluar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah disediakan oleh BUN sebesar Rp 9,3 triliun.

"Kemudian untuk belanja barang Rp 14 triliun, sedangkan untuk turbinwasnya 11 unit eselon 1 sebesar Rp 6,6 triliun,” ujar Menteri Basuki.

Untuk perumahan, tahun ini (2015) punya FLPP Rp 5,1 triliun yang di akhir Juli sudah terserap semua untuk membangun 78 ribu rumah, dan di 2016 dialokasikan Rp 9,3 triliun untuk FLPP (diluar anggaran Kementerian).

Selain itu untuk sektor Bina Marga yang membangun jalan dan jembatan, Kementerian PUPR akan membangun dari pinggiran meneruskan pembangunan jalan untuk perbatasan. Tahun ini di alokasikan Rp 2 triliun dan pengembangan kawasannya Rp 700 miliar ini masih dilanjutkan di 2016, yang akan dibahas awal September nanti dengan DPR.

Selain itu juga untuk sektor Cipta Karya Kementerian PUPR masih punya program 100-0-100, yaitu 100 persen layanan sanitasi terpenuhi, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen layanan akses air bersih dan air minum.