TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menyusun langkah-langkah konkret pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sorong. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Papua, khususnya di Papua Barat.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, ada beberapa langkah yang telah disiapkan lembaganya untuk
mengembangkan KEK Sorong.

Dalam hal ini dibutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, khususnya terkait penetapan KEK Sorong hingga dukungan Pemda Papua Barat dan Sorong untuk menyiapkan lahan, infrastruktur pelabuhan, jalan, listrik.

"Saat ini banyak investor yang tertarik dengan potensi Sorong, meski masih
perlu waktu untuk meyakinkan calon investor. Sekali lagi, ini hanya tinggal masalah waktu," ujar Franky, Senin (17/8/2015).

Menurutnya, kawasan yang memiliki lahan zona industri seluas 6.000 ha dan zona pariwisata 1.000 ha tersebut cukup strategis karena terintegrasi dengan pelabuhan. Kawasan ini juga memiliki sumber air bersih dari tiga sungai yang ada yaitu Sungai Segun, Warsamson dan Kladuk, serta sumber energi dari PLTA Warsamson.

"Saya optimis KEK Sorong dapat menjadi pengungkit pembangunan di Papua Barat dan Papua, seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi Jumat (14/8) yang lalu, di mana
pemerintah memberi perhatian khusus terhadap wilayah Papua," tambah Franky.

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di Provinsi Papua sepanjang Semester I 2015 sebesar Rp 123,19 Miliar, naik cukup besar dibandingkan realisasi Semester I 2014 Rp 0,49
Miliar. Sementara itu realisasi investasi Provinsi Papua Barat Semester I 2015 sebesar Rp 59,93 Miliar, naik dibandingkan semester I 2014 sebesarRp 32,93 Miliar.