TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anjloknya nilai rupiah hingga menembus angka Rp 14 ribu per hari ini, Senin (24/8/2015), membuat banyak pihak bereaksi. DPR berencana memanggil semua pemangku kepentingan keuangan dalam sebuah forum bersama.

"Komisi XI akan memanggil semua pemangku kepentingan keuangan. Menko ekuin, Menteri Keuangan, OJK, dan LPS, mengkoordinasikan bersama menangani masalah ini," kata anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo, di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (24/8/2015) di Jakarta.

Menurut Donny, dengan pertemuan itu DPR akan bisa mengukur seberapa mampu pemerintah menghadapi pelemahan rupiah yang trennya terus menurun.

"Sekarang sudah tembus Rp 14 ribu itu sudah sesuai dengan prediksi saya. Nanti minggu ini atau akhir bulan depan September, kita akan lihat apakah dia (akan) tembus diangka Rp 14.500. Kalau tembus lagi, ya sudah itu, trennya berarti naik terus. Karena semua itu ada ambang batasnya," ujarnya.

Dalam pandangan Donny, yang paling penting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menarik dolar AS sebanyak-banyaknya ke dalam negeri. Ini adalah hal yang paling penting dan tidak ada jalan lain. Upaya untuk menarik itu bisa dengan utang ataupun investasi besar-besaran. Hal ini wajib dilakukan agar cadangan devisa tidak terus tergerus.

"Kemarin kan ditekan supaya tidak tembus Rp 14 ribu, ternyata nggak kuat. BI intervensi juga tidak kuat, berarti cadangan devisa kita tergerus terus," ucapnya.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, cadangan devisa per akhir Juli 2015 masih mencapai 107 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan tujuh bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.    

"Tujuh bulan impor yang dibiayai oleh cadangan devisa ini cukup baik. Minimum seharusnya terjaga tiga bulan, walaupun kita melihat beberapa negara berkembang yang lain itu sedang berusaha meningkatkan cadangan devisanya untuk menghadapi kondisi tekanan apabila ketidakpastian dunia terus berlangsung yang dapat menekan fundamental ekonomi negara," kata Agus di depan sidang RDP dengan Komisi XI DPR.