MS Hidayat Beberkan Permasalahan Industri Nasional
Pemerintah menyadari satu hal yang bisa kembali mengerek pertumbuhan ekonomi ialah bersumber dari kuatnya sektor industri.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyadari satu hal yang bisa kembali mengerek pertumbuhan ekonomi ialah bersumber dari kuatnya sektor industri.
Pekan ini, para menteri di bidang perekonomian pun merapatkan barisan untuk mengeluarkan paket kebijakan yang salah satu prioritasnya adalah adanya deregulasi industri.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun menyoroti pentingnya sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi. Hari ini, Rabu (2/9/2015) mereka menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Dalam paparannya, MS Hidayat menyampaikan bahwa sejak dulu permasalahan sektor industri yang tidak pernah diselesaikan adalah ketersediaan energi dan bahan baku. Hidayat menuturkan, harga gas untuk industri baik sebagai bahan energi ataupun bahan baku mencapai 10 dollar AS per MMBTU.
Sementara itu sektor industri di negara-negara ASEAN lain mendapatkan harga gas jauh lebih murah antara 3,5 dollar AS sampai 5 dollar AS per MMBTU. “Dari komponen harga energi, kita sudah kalah. Belum lagi bunga. Mereka mendapatkan bunga 6 persen, kita 14 persen,” ungkap Hidayat.
Kondisi ini tak pelak menekan daya saing industri RI. Belum lagi urusan tingginya biaya logistik lantaran infrastruktur yang buruk. Hidayat mengatakan, dari 13 negara yang disurvei terdiri dari ASEAN plus Jepang, Taiwan, dan Hongkong, Indonesia menempati urutan kesembilan dalam daya saing industri.
Hidayat pun memberikan masukan agar pemerintah segera menentukan prioritas kebijakan untuk menyelamatkan sektor industri. Sebab, sektor industri ini terbukti pula menyerap banyak tenaga kerja.
Pada tahun 2014 tenaga kerja di sektor industri mencapai 13,3 persen dari total tenaga kerja RI, atau sebanyak 15,25 juta orang. Dalam RDPU tersebut,
Ketua Banggar DPR RI Ahmadi Noor Supit sependapat dengan Hidayat. Dia menyayangkan dua BUMN energi, PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk yang masih menjual energi dengan harga tinggi kepada sektor industri.(Estu Suryowati)
