TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro memastikan Indonesia memiliki ketahanan yang sangat baik dalam menghadapi krisis ekonomi yang dipicu pelemahan ekonomi global saat ini.

Pemerintah, katanya, juga berpacu menyiapkan sejumlah kebijakan demi mempertahankan laju ekonomi tetap membaik. Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah mempersiapkan instrumen Dana Desa yang langsung ke pemerintahan desa sebesar Rp 20-an Triliun untuk tahun ini. Karena pemda juga diwajibkan menyumbang, maka, Menkeu memastikan, angkanya bisa sampai Rp 50-an triliun.

"Semuanya itu dipakai untuk infrastruktur swadaya dan cash transfer. Juga bisa dipakai untuk dana bergulir menggiatkan kegiatan ekonomi desa," kata Bambang dalam diskusi bertajuk "Daya Tahan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Relawan Merah Putih (RMP), di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Hadir sebagai pembicara adalah Dirut BEI Tito Sulistio, Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia. Sebagai moderator adalah Ketua RMP dan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.

Peserta diskusi adalah para aktivis seperti Ketua Umum PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beni Pramula, dan para pengurus daerah HIPMI.

Selain itu, tokoh asosiasi juga hadir dari Gapensi dan Hiswana Migas.

Bambang juga mengungkapkan, selain Dana Desa yang akan mulai disalurkan pada 1 Agustus, sudah dijalankan Kredit Usaha Rakyat (KUR) versi baru dengan fokus mikro lewat bunga disubsidi.

Perbankan diwajibkan memberi bunga 12 persen dari aslinya 22 persen. Tahun 2016, diperkirakan bunga bis amenurun hingga 9 persen.

"Ini pemerintah keluarkan uang, bank juga bantu. Tidak ada lagi agunan, karena ada jaminan kredit. Pemerintah sudah memberi modal ke Jamkrindo, supaya KUR tak perlu agunan dari yang mengajukan kredit," jelas Bambang.

"Di masa lalu, KUR banyak di sektor perdagangan. Ke depan, kita harap di sektor produksi," katanya lagi.

Untuk pemerataan kesejahteraan, Pemerintah mengintervensi lewat Bantuan Tunai Bersyarat, yang berbedar dengan model Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama ini.

Indonesia mengacu pada Brasil yang berhasil menurunkan koefisien pemerataan 0,05 poin lewat program sejenis.

"Kita akan terapkan ke 6 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Satu keluarga sangat miskin akan meneerima Rp150 ribu perbulan, misalnya. Tapi ada syaratnya. Misal, kalau punya anak, dipastikan anaknya sekolah, tak disuruh bekerja. Kalau ada ibu hamil, si ibu harus periksa ke Puskesmas secara teratur. Kalau ada raskin, dipastikan raskin mereka terima. Itu contoh syaratnya," jelas Menkeu.

Strategi pemerataan kesejahteraan yang lain adalah penyediaan infrastruktur, dengan kebijakan fisik minimum. Ke depan, Pemerintah akan mendorong pembangunan fasilitas umum di seluruh Indonesia sehingga bisa memenuhi layanan publik.