Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPPU Endus Praktik Mafia Impor Garam

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik mafia impor garam.

KPPU Endus Praktik Mafia Impor Garam
Tribunnews.com/Nurmulia Rekso Purnomo
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Raug 

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik mafia impor garam. Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, mengatakan pihaknya masih terus melakukan penelusuran, untuk memastikan sepak terjang mafia-mafia impor garam tersebut.

"Kita lagi melakukan penelitian terhadap itu. KPPU pernah menangani perkara sebelumnya terkait garam ini. Makanya kita menduga-duga saja, kemungkinan kartel itu terjadi di garam impor," kata Syarkawi Rauf kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015).

Dalam kesempatan itu ia memaparkan, garam impor yang harganya sekitar Rp 500 per kilogram, bisa dijual hingga Rp 1.500 kilogram, sehingga marginnya bisa mencapai Rp 1.000 per kilogram. Pada tahun 2014, kuota impor garam bisa mencapai 2,25 juta ton, maka kemungkinan keuntungan kartel tersebut bisa mencapai sekitar 2,25 triliun.

KPPU juga mengendus adanya praktik mafia garam lokal. Syarkawi Rauf menyebut pihaknya menduga ada sejumlah besar produsen garam lokal, yang tergantung pada segelintir pembeli, baik itu perseorangan maupun perusahaan. Para pembeli itu tentunya dapat menentukan harga garam.

"Sehingga tiap terjadi panen, petambak garam menghadapi harga yang rendah, harga yang rendah itu mungkin saja karena ada kartelnya, ini yang kita belum tahun benar atau tidak," ujarnya.

KPPU juga mengendus adanya mafia yang bermain di garam impor dan garam lokal. Syarkawi mengatakan benar atau tidak dugaan-dugaan tersebut, akan dibuktikan setelah penelusuran KPPU rampung dilakukan.

Sejauh ini ia akui belum ada laporan yang diterima KPPU soal mafia garam. Namun dugaan tersebut sudah sempat ia bahas dengan kepala lembaga terkait, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Praktik mafia garam awalnya terendus setelah Polda Metro Jaya menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negri (Daglu), Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, atas kasus dwelling time atau waktu tunggu pelabuhan. Dalam pemeriksaan Polisi, Partogi Pangaribuan juga diketahui sempat menerima suap untuk kasus lain.

Dari pengungkapan Polisi, diketahui Partogi juga sempat menerima suap dari Abadi Tjandra Johan, yang merupakan direktur utama perusahaan impor garam bernama PT Garindo Sejahtera. Abadi Tjandra Johan sempat buron, dan baru menyerahkan diri ke Polisi Jumat lalu (10/9/2015).

Bos PT Garindo Sejahtera itu menyuap Partogi Pangaribuan hingga ratusan juta rupiah, untuk mendongkrak kuota impor perusahaan tersebut dari 70.000 ton garam, menjadi 116.375 ton garam.

Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas