Seharusnya Jonan Perintahkan Angkasa Pura Hapus Fee Avtur di Bandara
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seharusnya melihat kedalam dirinya sebelum mengkritik mahalnya harga avtur.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seharusnya melihat kedalam dirinya sebelum mengkritik mahalnya harga avtur.
Menurut Energy Watch Indonesia, Jonan mestinya tahu lebih dulu alasan harga avtur tersebut lebih mahal. Dengan itu, Jonan tidak perlu kritik-kritik di luar melalui media.
"Jika itu langkah yang diambil Jonan, maka akan langsung kejantung masalah. Selesaikan dengan kerja konkret sehingga tidak terkesan lingkaran pejabat kita sekarang sedang berlomba cari popularitas dengan pencitraan," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean kepada Tribun, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
"Tidak perlulah pemerintah mengkritik pemerintah di ruang publik. Semua bisa diselesaikan di ruang rapat kabinet bukan diumbar ke publik. Seolah Pertamina yang berbisnis tidak benar menjual harga avtur lebih tinggi, padahal penyebabnya di pemerintah sendiri," kritik Ferdinand lebih lanjut.
Ferdinand sampaikan, dua penyebab mahalnya avtur produksi Pertamina. Pertama adanya fee charge Angkasa Pura kepada Pertamina atas penjualan avtur di bandara. Fee charge ini tidak kecil.
"Padahal mestinya Angkasa Pura tidak perlu mengutip fee dari Pertamina supaya bisa menekan harga jual avtur. Angkasa Pura yang dibawah Menhub harusnya ditegor Jonan supaya menghapus fee tersebut," sarannya.
Yang kedua adalah, kilang Pertamina yang sudah tua. Sehingga biaya produksi avtur jadi lebih mahal.
Inilah dua pokok utama mahalnya avtur Pertamina yang mestinya diselesaikan pemerintah dan tidak akan bisa hanya diselesaikan oleh Pertamina.
Namun demikian, imbuhnya, andai Jonan ingin membuka persaingan di bisnis ini terhadap swasta, itu ide yang sangat bagus.
Akan tetapi pesaing bisnis ini harus juga menyebar di seluruh bandara di wilayah NKRI bukan hanya pada bandara besar di kota besar supaya persaingannya adil.
"Itu yang harus dilakukan Jonan bukan lagi mengumbar masalah pemerintah keruang publik,"katanya.