TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior yang tak lain Chairman DW & Partners, Dradjad Wibowo menganggap paket kebijakan pemerintahan Jokowi yang terbaru, lebih bagus dari paket kebijakan sebelumnya. Ia menyatakan, arah kebijakan sudah benar.

"Paket ini lebih bagus dari paket pertama. Saya mendukung, karena sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan, lakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, bisa dimulai dari perijinan. Arah kebijakannya sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya," ujar Dradjad dalam pernyataannya, Rabu (30/9/2015).

" Apakah akan mendorong neoliberalisme? Tergantung langkah affirmative yang diambil untuk menopang paket ini. Contohnya, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan supplier UMKM, maka paket ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan," papar Dradjad.

Sehari sebelumnya, pemerintah secara resmi merilis paket kebijakan ekonomi kedua . Paket kebijakan yang berisi sejumlah langkah dalam menyelesaikan kendala investasi dan perizinan. Langkah-langkah tersebut diumumkan sesuai dengan ranah kerja sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, paket kebijakan yang diumumkan, difokuskan pada kemudahan dan fasilitas fiskal untuk mendorong arus investasi ke Indonesia. Sebelumnya, paket pertama dikeluarkan yang mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Paket kedua yang dikeluarkan, Dradjad menegaskan kembali, tidak neolib, justru pemangkasan perijinan bisa mengurangi korupsi. "Catatan saya ada tiga. Pertama arah paket sudah benar, tapi masih kurang banyak. Anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek PHK-nya tinggi dan ancaman terhadap stabilitas makro dahsyat. Jadi, seperti vector, arah harus benar dan skala harus tepat," urainya.

" Nah, skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Sangat perlu paket ketiga dan seterusnya," tambahnya.

Catatan kedua, sambung Dradjad mengenai implementasi menjadi kunci. Dikatakan, banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka bisa merusak implementasi kemudahan perijinan dengan berbagai trik.

"Kemudahan ijin sewa pakai hutan untuk tambang dll cenderung rawan, dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali. Saya setuju dipangkas ijinnya karena hal ini menjadi sumber KKN. Tapi harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah ijin habis," saran Dradjad.

"Transparansi juga harus maksimal karena ijin sewa pakai hutan ini rawan permainan elit politik pusat dan daerah. Jadi, harus diumumkan perusahaan apa saja yang menerima ijin ini dan siapa saja nama-nama pemegangan saham riil-nya. Selain itu, batas wilayah dan persyaratan yang terkait ijin sewa pakai juga hrs diumumkan, sehingga masyarakat bisa menguji," lanjutnya lagi.

Minimal, Dradjad menyarankan kembali, diumumkan di website. Ia mengaku setuju soal ijin sewa pakai akan tetapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhadap efek negatifnya.