TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mempunyai beberapa opsi mengganti kerugian PT Pertamina (persero), akibat menjual harga BBM jenis Premium.

Dengan begitu pemerintah tidak akan memakai dana APBN menutup kerugian perseroan.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menilai pemerintah bisa menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) membayar kerugian Pertamina. Selain itu pemerintah juga sedang mempersiapkan dana ketahanan energi.

"PMN salah satu opsinya. Dengan ada dana ketahanan energi, bila disetujui bisa jadi dari sana akan diganti," ujar Wiratmaja di kantor Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Rabu (30/9/2015).

Wiratmaja mengaku ada banyak instrumen pembayaran yang bisa digunakan pemerintah. Namun dua pilihan pertama menurut Wiratmaja adalah PMN dan Ketahanan Energi.

"Opsi-opsinya banyak yang paling keliatan itu dari PMN dan ketahanan energi," kata Wiratmaja.

Wiratmaja memaparkan bahwa pemerintah bertanggung jawab tidak akan membuat Pertamina rugi.

Meskipun harga jual BBM Premium dibawah harga keekonomian, pemerintah akan mengganti semua beban yang sudah ditanggung Pertamina.

"Kalau negatif tugas pemerintah mengganti. Pertamina gak boleh rugi yang menetapkan kan pemerintah," papar Wiratmaja.

Wiratmaja menambahkan bawa skema APBN tidak akan digunakan untuk pembayaran kerugian Pertamina. Hal ini mengingat komitmen pemerintah untuk tidak memberikan anggaran subsidi BBM kecuali untuk Solar.

"Kan makannya tidak disubsidi kan, ini bukan skema subsidi kecuali solar Rp 1000 per liter kan," jelas Wiratmaja.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium Rp 7.400 dan Solar Rp 6.900. Dengan begitu kerugian Pertamina Rp 15 triliun akan terus bertambah sampai akhir tahun 2015.