Proyek Infrastruktur di Luar Jawa Upaya Diversifikasi Tujuan Investasi
Langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengembangkan proyek di luar Jawa merupakan langkah mendiversifikasi daerah tujuan investasi.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Sugiyarto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengembangkan proyek di luar Jawa merupakan langkah mendiversifikasi daerah tujuan investasi.
Apalagi selama ini masih saja pulau Jawa yang dilirik investor untuk berusaha. Padahal wilayah lainnya tidak kalah menarik.
Proyek-proyek seperti mass transit system, proyek jalan, jalur kereta api luar Jawa, waduk, pelabuhan akan menjadi titik kunci pembangunan daerah.
"Langkah yang dilakukan ini akan membuka jalan untuk kerjasama pemerintah-swasta,” kata Editor in Chief, Oxford Business Group (OBG) Andrew Jeffreys dalam paparannya, Jumat (2/10/2015).
Ia mengatakan, meski ada upaya mendorong investasi ke daerah, lebih dari separuh dari investasi masih tetap terpusat di wilayah pulau Jawa.
Di sisi lain, Andrew Jeffreys menyebut, pengurangan kewenangan pusat, melalui otonomi daerah, khususnya dalam pengendalian anggaran dan politik mampu memberikan perubahaan di daerah.
"Pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur transportasi untuk logistik biaya tinggi, atasi kemacetan,serta meningkatkan konektifitas," kata
Ia menyebut hasil penelitian ekonomi 2015 Oxford Business Group (OBG) atas Indonesia menunjukkan, kepercayaan yang diberikan daerah mampu membangkitkan pembangunan di segala sektor.
OBG baru saja merilis The Report: Indonesia 2015 memuat wawancara mendalam dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Tuisan yang ada dalam laporan itu disertai kajian tiap sektor ekonomi Indonesia sebagai panduan bagi kalangan investor.
Laporan ini juga memuat tulisan dari berbagai narasumber terkemuka, termasuk Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro, Menteri Pembangunan Nasional RI/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang saat itu dijabat Andrinof Chaniago dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Selain itu, laporan ini juga memuat pandangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. (Eko Sutriyanto)