TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengakui selama ini belum bisa mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal targetnya mencapai 5.000 unit sampai 2019.

Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan, Taufik Madjid menjelaskan pihaknya menemukan banyak masalah yang sampai saat ini belum teratasi. Lebih lanjut Taufik mengatakan dengan adanya BUMDes, diharapkan banyak desa bisa mandiri dengan swadaya yang dimiliki.

"Kita jujur bahwa pembentukan BUMDes yang sekarang itu tidak terkelola dengan baik," ujar Taufik di Peluncuran Gerakan Bangga Koperasi di Gedung SMESCO UKM, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Taufi memaparkan ada tiga alasan Kementerian PDDT kesusahan membangun BUMDes. Taufik mengatakan masalah pola pikir, keahlian sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang belum bisa dikembangkan.

"Ini yang perlu kita tingkatkan," ungkap Taufik.

Menurut Taufik, salah satu cara menyelesaikan tiga alasan Kementerian PDDT selama ini melalui koperasi. Dengan adanya kelompok koperasi, diharapkan sumber daya manusia dan modalnya bisa cukup untuk membangun BUMDes.

"Kalau tidak koperasi ya harus BUMDes. Kalau tidak BUMDes oleh kelompok masyarakat yang ada di desa. Jadi kelompok masyarakat itu yang harus kita jaga agar menciptakan desa mandiri," papar Taufik.