TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pengusaha mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan produk Standar Nasional Indonesia (SNI), akan tetapi jika tujuannya menekan produk impor ilegal maka tindakannya bukan melakukan razia di toko tetapi dipintu masuk barang impor tersebut.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani SF Motik mengatakan, ‎banyak anggota HIPPI yang berdagang di Glodok sangat marah ketika terjadi razia produk SNI dan petugas menyita barang-barang milik pedagang.

Menurut Suryani, kewajiban beberapa barang harus berstandar SNI perlu disosialisasikan pemerintah dari jauh-jauh hari, sehingga ada persiapan dari pengusaha untuk mengikuti aturan tersebut.

"‎Jadi harus dikasih waktu dan sosialisasi sampai bawah. Kalau produk impor ilegal, penjagaannya bukan dipedagang tapi di pintu masuk waktu di pelabuhan," ujar Suryani di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Suryani menjelaskan, barang-barang tidak SNI bukan hanya produk impor ilegal saja, tetapi produk nasional banyak yang tidak berstandar.

Sehingga diperlukan kemudahan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk proses SNI tersebut bagi pengusaha lokal.

‎"Produk dalam negeri tidak SNI banyak sekali, UKM produknya juga banyak tidak punya SNI, untuk dapat SNI itu birokrasinya panjang dan mahal," tuturnya.