BI: Turun, Surplus Transaksi Modal dan Finansial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja transaksi modal dan finansial kuartal III mencatatkan penurunan surplus.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal III tercatat sebesar 1,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal II2015 sebesar 2,2 miliar dolar AS maupun triwulan III 2014 sebesar 14,7 miliar dolar AS.

"Penurunan surplus tersebut terutama karena investasi portofolio yang mengalami defisit dan menurunnya surplus investasi langsung," Kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Jakarta, Jumat (13/11/2015)

Dia menambahkan, defisit investasi portofolio terutama disebabkan oleh terjadinya net jual asing atas surat utang pemerintah dan saham domestik.

Di sisi lain, meningkatnya penarikan Utang luar negeri (ULN) pemerintah dan turunnya pembayaran ULN swasta menyebabkan investasi lainnya berbalik dari defisit menjadi surplus, sehingga mampu menahan penurunan lebih lanjut surplus neraca transaksi modal dan finansial.

Surplus transaksi modal dan finansial yang menurun tersebut tidak dapat membiayai sepenuhnya defisit transaksi berjalan sehingga overall balance NPI kuartal III 2015 mengalami defisit sebesar 4,6 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa turun dari 108, miliar dolar AS pada akhir Juni 2015 menjadi USD101,7 miliar pada akhir September 2015.

Namun demikian, jumlah cadangan devisa tersebut masih cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan dan masih berada di atas standar kecukupan internasional selama 3 bulan.

Ke depan, Bank Indonesia tetap mencermati risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan. Dalam jangka menengah-panjang, Bank Indonesia meyakini kinerja NPI akan semakin sehat didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong percepatan reformasi struktural, termasuk melalui implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi.