Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OJK Susun Aturan Terkait UU Perasuransian

"Peraturan OJK dimaksud dapat diterbitkan mudah-mudahan tahun depan,” kata Firdaus.

OJK Susun Aturan Terkait UU Perasuransian
Tribunnews/Herudin
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun beberapa aturan pelaksanaan Undang-undang (UU) perasuransian, sejalan dengan terbitnya UU nomor 40 tahun 2014.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani, mengatakan ketentuan akan dituangkan dalam 16 peraturan OJK yang harus telah ditetapkan paling lama 2 tahun 6 bulan sejak UU perasuransian diundangkan.

“Kami akan mengupayakan agar seluruh Peraturan OJK dimaksud dapat diterbitkan mudah-mudahan tahun depan,” kata Firdaus di Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Dia menyebutkan, hal-hal yang akan diatur dalam POJK meliputi Perizinan Usaha dan Kelembagaan, Kesehatan Keuangan, Penyelenggaraan Usaha, Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter, Pembubaran-Likuidasi-danKepailitan.

Selain itu, persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Profesi, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prosedur dan Tata Cara Penetapan Sanksi Administratif dan Pemblokiran.

“Serta Usaha Perasuransian yang Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan juga perlunya dilakukan penyesuaian aturan terhadap Peraturan OJK yang telah ada saat ini dengan Undang-Undang Perasuransian, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Lembaga Mediasi, dan Pemeriksaan.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas