TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah sedang mematangkan rencananya untuk membagikan data perpajakan dan transaksi keuangan secara otomatis antar negara G-20 mulai tahun 2018.

Bahkan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mulai menyusun petunjuk pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, petunjuk pelaksanaan atau juklak tersebut salah satunya berisi persiapan penguatan internal OJK.

Juklak ini juga akan memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuka data nasabah perbankan secara otomatis.

Walau begitu, dia bilang, agar memiliki payung hukum yang lebih kuat, maka juklak ini juga harus memiliki payung hukum, dengan revisi undang-undang (UU) perbankan.

Sebab UU Perbankan mengatur mengenai kerahasiaan data nasabah perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengaku juklak tersebut bisa diterapkan walaupun revisi UU Perbankan belum dilakukan.

OJK akan melakukan sinkronisasi atas juklak tersebut.

"Kami selaraskan beberapa hal sambil menunggu UU Perbankan direvisi," katanya.

Sayang Muliaman enggan menjelaskan lebih rinci penyelarasan yang dimaksud.

Memperluas data pajak

Yang pasti, juklak ini dinilai penting bagi industri dan konsumen karena revisi UU Perbankan sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad bilang, DPR akan menyelesaikan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) terlebih dahulu lalu merevisi UU Perbankan.

"UU Perbankan baru dibahas pertengahan 2016," katanya, Kamis (19/11).