TRIBUNNEWS.COM, BATAM -- Tim pansus menara telekomunikasi dari DPRD Batam mengusulkan penetapan perhitungan retribusi berdasarkan tiga variabel.

Pengawasan dan pemungutan retribusi menara telekomunikasi akan dihitung berdasarkan variabel lokasi/zonasi menara, ketinggian menara, dan jenis menara.

Ketua pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menara telekomunikasi, Amintas Tambunan mengatakan, variabel tersebut didapatkan setelah beberapa kali pembahasan.

"Pembahasan retribusi itukan bertolak dari beberapa filosofi. Pertama, kita ingin mengedepankan estetika lingkungan Batam. Kedua, kita harus perhatikan kondisi hinterland yang sulit dijangkau sinyal-sinyal telekomunikasi dalam negeri, dan ketiga kurang bergairahnya provider membuat menaranya di daerah hinterland. Setelah beberapa kali pembahasan, kita temukanlah beberapa variabel itu untuk menghitung retribusi menara telekomunikasi,"ujar Amintas.

"Seperti di Nongsa itu sinyal dari Singtel atau Malaysia yang masuk. Dengan adanya variabel perhitungan tadi, kita mengarahkan provider untuk membangun tower bersama,"ujarnya.

Pembangunan tower bersama bisa memanfaatkan buffer zone ataupun fasum dan tidak perlu lagi di atas rumah-rumah atau ruko.

Hal itupun untuk melindungi agar Batam tidak menjadi "hutan" menara telekomunikasi karena banyaknya tower-tower dari masing-masing provider.

Amintas menjelaskan variabel perhitungan tersebut sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan oleh Pemko Batam terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

"Kita menerapkan retribusi karena kita melakukan pengawasan. Pengawasan atau monitoring itukan termasuk pelayanan dari Pemko Batam, makanya itulah yang bisa kita tarik retribusinya. Sebelum ditolak MK dulu, retribusi kan dihitung berdasarkan NJOP, tepatnya dua persen dari NJOP. Kalau sekarang berdasarkan pelayanan yang diberikan," tutur dia. (Anne Marie)