TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tak akan segan-segan melakukan serangan ekonomi terhadap suatu negara bila kepentingannya diganggu.

Ketua Koalisi Anti Utang (KUA), Dani Setiawan menyebut hal serupa juga bisa menimpa Indonesia, bila kontrak Freeport diperkarakan.

"Yang paling sering dilakukan oleh AS adalah serangan oleh pelaku pasar keuangan. Tapi kita tidak boleh takut, apalagi mundur," kata Dani saat dihubungi Tribunnews.com, Senin(30/11/2015).

Pemerintah Indonesia menurutnya harus siap menerima serangan tersebut, dan hal itu adalah risiko yang harus ditempuh untuk meminta haknya dari tangan Freeport yang sudah puluhan tahun beroperasi di Papua.

Sejumlah besar simpul ekonomi di dalam negeri dikuasai oleh Amerika Serikat. Selain itu Indonesia masih memiliki utang luar negeri sekitar 302,4 miliar dollar Amerika Serikat kepada berbagai lembaga keuangan di luar negeri, yang bisa saja dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menekan pemerintah.

Bila memang pemerintah sukses menekan Freeport untuk memenuhi kewajibannya terhadap Indonesia, maka hal itu merupakan sebuah keuntungan, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Pemerintah akan lebih mantab mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Kalau bangsa ini sudah mengelola tambang emas disana, saya kira negara ini akan dapat durian runtuh dari pendapatan emas,"jelasnya.

Papua adalah bagian dari NKRI, ia menilai seharusnya bukan hal yang mudah bila pada 2021 mendatang kontrak Freeport diakhiri. Bila pilihan mengusir Freeport dianggap terlalu sulit, pemerintah bisa saja mengontrak Freeport, hanya sebagai operator.

"Kita bisa pekerjakan mereka, tapi kontrol penguasaan dan pengelolaan ada di tangan negara," ujarnya.