TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senayan menyambut positif gebrakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang fokus membangun sejumlah proyek infrastruktur di Papua, Sulawesi, Sumatera maupun Pulau Jawa.

Triliunan rupiah dikucurkan membiayai semua proyek tersebut baik yang berasal dari APBN maupun bantuan dari negara atau lembaga keuangan internasional.

Anggota Komisi VII DPR Nazaruddin Kiemas menyambut positif gebrakan Presiden Jokowi tersebut apalagi pekerjaan proyek-proyek ini melibatkan swasta.

Namun disisi lain dia mengkiritik pekerjaan proyek infrastruktur ini sebagian besar justru dikerjakan BUMN tertentu.

“Secara umum tidak ada hambatan, tetapi disayangkan pelaksanaan proyek mayoritas dikerjakan BUMN Waskita Karya dan Hutama Karya, sedang BUMN seperti dibawah Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat belum terlihat,” kata Nazaruddin kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Selasa (5/1/2016).

Dia mempertanyakan ada apa dan kenapa proyek pembangunan infrastruktur ini lebih didominasi kedua BUMN tersebut.

Nazaruddin menyatakan, beban volume pekerjaan Waskita Karya maupun Hutama Karya sangat berat karena nilai proyek yang dikerjakan mencapai triiunan rupiah, sementara BUMN yang lain tidak kebagian.

“Ada apa dengan BUMN ini ? Beban kerja Waskita Karya dan Hutama Karya sudah overloaded, masa tugas Dirut nya pun sudah diperpanjang satu kali, tapi dia masih dipertahankan,” katanya.

“Apa ini anak emasnya Menteri BUMN Rini Soemarno ? Atau karena Menteri Pekerjaan Umum tidak berani menghadapi Menteri BUMN ?” katanya lagi.

Padahal menurut Nazaruddin, semua BUMN ini mendapat suntikan modal pembiayaan dari perbankan melalui Negara.

BUMN dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti Adi Karya, Istaka Karya atau Pembangunan Perumahan (PP) mampu mengerjakan proyek infrastruktur ini.

“BUMN ini dapat proyek apa ? Kan kelihatan perusahaan ini seperti menganggur saja,” ujar Nazaruddin.

Sepengetahuan anggota DPR dari Sumatera Selatan ini, hampir semua pekerjaan pembangunan jalan tol dilaksanakan Waskita Karya dan Hutama Karya, termasuk pembangunan di wilayah perbatasan semua diborong kedua BUMN ini.