Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Wapres Panggil Dubes Tiongkok Klarifikasi Harga Proyek Kereta Cepat

Kecepatan maksimal kereta tersebut mencapai 350 kilometer perjam.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Wapres Panggil Dubes Tiongkok Klarifikasi Harga Proyek Kereta Cepat
TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbincang bersama Gubernur Jawa Barat berjalan pada acara peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta di Desa Mandalasar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016). Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tersebut direncakanan selesai pada tahun 2018 dan diharapkan bisa beroprasi pada awal 2019. TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mendadak memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng, ke kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2015).

Jusuf Kalla memanggil Xie Feng, untuk mengklarifikasi informasi soal proyek kereta cepat di Iran yang lebih murah dari yang ditawarkan Tiongkok.

Di Iran nilai proyeknya mencapai 2,7 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Sedangkan Tiongkok mematok harga 5,5 miliar dollar AS.

"Saya tadi sampaikan ke Dubes Tiongkok untuk neminta klarifikasi lebih lanjut soal itu, dan dia berjanji (akan mencaritahu)," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Seperti yang diberitakan di laman Rakyat Merdeka Online (RMOL), kereta di Iran panjangnya mencapai 400 kilometer, dari ibukota Taheran menuju kota Isfan.

Kecepatan maksimal kereta tersebut mencapai 350 kilometer perjam.

Sedangkan Indonesia yang jaraknya 150 kilometer dari Jakarta ke Bandung dengan kecepatan maksimal 300 kilometer perjam, harganya lebih mahal hampir dua kali lipat.

Berita Rekomendasi

Padahal kedua proyek tersebut sama-sama dikerjakan China Raillway Enginereeng.

Lebih lanjut soal jaminan pemerintah terhadap proyek tersebut, ia akui hal itu tidak ada.

Pasalnya proyek tersebut dibangun atas kerjasama Business to Business (B to B).

"Dalam persetujuan sebelumnya tidak dibutuhkan jaminan karena itu investasi biasa," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas