Jonan Melawan, Lintasan Kereta Tidak Bisa Diberikan Hak Eksklusif
Jonan membuka pintu perundingan jika hak eksklusif tidak mengacu pada lintasan, tetapi mengacu pada batas radius per stasiun.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menegaskan Pemerintah tidak bisa memberikan hak eksklusif kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung milik konsorsium KCIC jika permohonannya adalah lintasan Kereta Api.
"Baca Undang-Undang Perkeretaapian, lintasan kereta umum tidak boleh eksklusif," ujar Jonan dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Sebab, Jonan mengatakan, Kereta Api tidak bisa berhenti di sembarang tempat, atau harus berhenti di stasiun yang ada.
Karena itu, lanjut Jonan, pihaknya membuka pintu perundingan jika hak eksklusif tidak mengacu pada lintasan, tetapi mengacu pada batas radius per stasiun.
"Lalu pemerintah tidak akan memberikan izin kepada badan usaha lainnya untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian cepat dengan radius jarak stasiun. Nah ini boleh runding. Mau 10 km, 25 km. jadi yang jarak itu stasisunnya, bukan lintasnya," kata Jonan.
