Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Provinsi NTT Masih Defisit Pasokan Listrik

Selain berdampak buruk pada investasi, pemadaman listrik juga membuat aktivitas warga masyarakat dan pemerintahan terganggu.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Provinsi NTT Masih Defisit Pasokan Listrik
Harian Warta Kota/henry lopulalan
GENSED APUNG - Kapal Karadeniz Powership Zeynep di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (8/12/2015). Kapal yang di sewa selama lima tahun dari Negara Turki ini akan dipakai kapal pembangkit listrik apung atau gensed raksasa untuk keperluan pasokan listrik di Propensi Sulewesi Utara. WARTA KOTA/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Krisis pasokan daya listrik masih menjadi kendala bagi investor berinvestasi di Indonesia. Tak hanya bagi calon investor baru yang akan masuk, tapi juga investor yang sudah beroperasi.

Di sejumlah daerah, kekurangan pasokan listrik telah membuat industri menjerit karena aktivitas bisnisnya terhenti.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan pasokan setrum untuk menggerakkan sektor industri tentu harus tanggap akan kebutuhan tersebut.

Anggota DPR RI Komisi VII Harry Poernomo mengaku mendapat banyak laporan dari sejumlah daerah yang mengalami kekurangan listrik. Antara lain, Kota Kupang dan sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nyaris setiap hari terjadi pemadaman listrik di sana.

"Padahal di situ ada industri besar yang pasti menjerit karena tidak bisa berproduksi. PLN harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin," kata Harry, Minggu (22/2/2016).

Selain berdampak buruk pada investasi, pemadaman listrik juga membuat aktivitas warga masyarakat dan pemerintahan terganggu.

Misalnya, mereka yang mengurus pembuatan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan lainnya jadi terhambat. Belum lagi jika hal ini menimpa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Berita Rekomendasi

"Kami akan memanggil direksi PLN supaya menyelesaikan persoalan ini. Intinya mereka harus bertanggung jawab," kata Harry.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas