TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengelolaan Blok Masela sebagai Blok penghasil Gas Abadi di Maluku sejak 2010 masih simpang siur.

Belum ada keputusan, apakah akan dikembangkan dengan pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair (LNG) di laut (Floating LNG/FLNG)/offshore atau dibangun di darat (onshore).

Penyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli  memicu polemik  yang menyatakan, pembangunan Blok Masela akan dilakukan di darat dengan alasan akan memberi dampak turunan ekonomi (multiplier effect) yang lebih luas. 

Menyikapi hal ini, The President  Watch meminta ketegasan Presiden Jokowi.

Pemerintah perlu mempertimbangkan  kajian  atas pengembangan Blok Masela yang lebih menguntungkan jika dibangun di laut.

“Hasil penelitian kajian Universitas Indonesia  menunjukkan bahwa pembangunan di laut/FLNG memberikan PDB sebesar US$126,3 miliar dibandingkan US$122 miliar jika dibangun di darat kepada negara. Selain itu, penerimaan negara diproyeksi bisa mencapai US$51,8 miliar dengan mengizinkan fasilitas tersebut terapung di laut, dibandingkan US$42,3 miliar bila dibangun di darat,” kata ketua The President Watch, Nova Andika dalam siaran persnya, Kamis (25/2/2016).  

Pernyataan  Menko Rizal Ramli baru-baru ini, kata Nova Andika, nampak membuat gaduh Istana. Karena sesudahnya ada bantahan  Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.

Mereka menyampaikan, Presiden Jokowi masih sedang mengkaji dan mendalami berbagai aspek, bukan hanya bidang ekonomi, namun juga sosio kultural dan manfaat bagi masyarakat Maluku Selatan, sehingga Presiden belum memutuskan untuk pembangunan offshore atau onshore untuk pembangunan kilang gas Blok Masela.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli lebih dahulu menyampaikan peryataan resmi , mendahului Presiden, sehingga  Seskab Pramono Anung dan Johan Budi  terkesan terburu-buru meluruskan.

“The President Watch sangat menyayangkan sikap Menko Rizal Ramli atas tindak Preceding dan Overlappingnya,   hal ini akan berdampak buruk yang  serius, dan membuat iklim investasi di Republik ini menjadi semakin negative,” kata Andika.

Bukan mustahil  investor yang telah menggelontorkan dananya selama ini dalam melakukan eksplorasi dan pembangunan Blok Masela  akan hengkang dari Blok Masela.

Keterangan Rizal Ramli itu, kata Andika  bertentangan dengan  sikap dan kebijakan Presiden  Jokowi tentang jaminan investasi dan penciptaan investasi yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

“Terlebih baru-baru ini presiden merasa malu atas rating Indonesia yang terpuruk menjadi negara yang sangat sulit dan birokratis dalam membuka investasi bagi pihak luar," ujar dia.

The President Watch  menegaskan perlunya Presiden  Jokowi menertibkan Menko Rizal Ramli dengan teguran keras bahkan resfhuffle karena tidak fokus dengan bidangnya yakni Kemaritiman, yang seharusnya  fokus  mengembangkan bidang pembangunan bidang kemarimitan. 

“Presiden  kami harapkan segera memutuskan pembangunan Blok Masela-offshore atau onshore-, karena semakin berlarutnya pengembangan Blok Masela, akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pemenuhan kebutuhan gas nasional bagi rakyat Indonesia disamping penciptaan iklim investasi yang menstimulasi pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development,” kata Andika.