TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menuding ada kebohongan permintaan pembangunan kilang Blok Masela sangat mengherankan, karena permintaan kilang darat sesuai kebutuhan masyarakat.

Justru, Menteri ESDM dan jajarannya, serta SKK Migas  yang harus berhenti membohongi masyarakat Maluku soal kilang Blok Masela.

Demikian pandangan dua Guru Besar Universitas Pattimura, Prof. Dr. A. Watloly, Prof. Dr. Mus Huliselan dan Dr. Abraham Tulalessy secara terpisah kepada wartawan, Senin (29/2/2016).

Menurut mereka, Kementerian ESDM dan SKK Migas harus jujur dan mau mendengarkan aspirasi Maluku.

 “Sebenarnya siapa yang bohong? Masyarakat dibilang bohong, pemerintah daerah dibilang bohong, intelektual dibilang bohong. Yang bohong siapa sebenarnya? Menteri ESDM dan kita semua sebaiknya dengar hati nurani,” kata Prof. Dr. A. Watloly kepada wartawan, Senin.

Watloly mengatakan, dirinya mengikuti dengan baik keinginan masyarakat di Maluku Tenggara (Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya), karena dirinya merupakan Koordinator Intelektual Maluku Barat Daya, dimana Blok Masela itu berada.

“Semua ingin di darat, karena memiliki efek ganda yang nyata dan langsung kepada masyarakat. Maluku Tenggara ini dibiarkan miskin dan terbelakang. Sekarang ada Blok Masela yang memberikan harapan. Tolong jangan abaikan kami lagi,”ujarnya.

Selain itu, katanya, dalam Musyawarah Besar Maluku yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, sangat jelas ada kesimpulan dan rekomendasi agar semua blok di Maluku dikelola secara onshore (darat).

Musyawarah ini dihadiri semua elemen Maluku, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, diaspora, akademisi dan tokoh masyarakat.

“Kok sekarang dibilang berbohong. Semua itu ada dokumennya. Kita lihat fakta dan ketahuan siapa yang berbohong. Kami tidak punya kepentingan, hanya ingin masyarakat memperoleh dampak ekonomi dari keberadaan Blok Masela. Itu saja,” ujarnya.

Begitu juga, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pattimura yang dihadiri SKK Migas dan Inpex. Semua peserta ingin pembangunan kilang di darat.

“Dokumennya ada. SKK Migas dan Inpex tahu ini semua. Saya pembicara pertama. Kalau kami ingin di darat dan dibilang bohong, dengan segala hormat jangan-jangan mereka yang bohong,” kata Watloly yang berasal dari Maluku Barat Daya.

Dia menambahkan, dalam FGD dipaparkan hasil penelitian tiga Perguruan Tinggi besar, tetapi sesungguhnya nama tiga PT itu digunakan hanya untuk melegitimasi.

“Saya hormati UI  sebagai institusi. Tetapi, peneliti tidak menggambarkan moralitas dari UI. Penelitian dibiayai Inpex. Hasilnya hanya legitimasi dari keinginan investor. Sekali lagi, saya hormati UI,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Mus Huliselan, mengatakan, aspirasi bagian terbesar masyarakat Maluku, baik yang berada di Maluku atau di luar Maluku menginginkan kilang itu dibangun di darat.

Kepentingannya, agar masyarakat bisa mendapat multiplayers effect dari keberadaan kilang di darat.

Masyarakat di Maluku Barat Daya (MBD) dimana kilang itu berada, termasuk Bupati MBD juga mendukung dibangun di darat.

Sementara itu, kalau di laut, justru tidak tahu seperti apa dampaknya untuk rakyat. Belum lagi soal kontrol terhadap keberadaan kilang.

Untuk itu, sejujurnya sangat mengherankan kalau ESDM ingin bangun di laut. Apalagi, ditopang penelitian dari UI, ITS dan ITB, yang sebetulnya hanya mengikuti kemauan investor.

“Kalau saya lihat hanya ikuti kemauan investor. Ini tentu penilaian saya,” katanya.

Mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang mengumumkan pembangunan kilang pada tahun 2018, Mantan Rektor Unpatti ini mengatakan, waktu itu sebenarnya cukup lama dan akan berjalan lambat.

“Saya kira Presiden Joko Widodo akan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Beliau pasti bijak melihat keinginan masyarakat Maluku,” tutur Mus Huliselan.

Namun, ia berharap, Presiden bisa mengambil keputusan lebih cepat, karena akan memberikan kepastian dan masyarakat bisa mengantisipasi untuk mempersiapkan diri.