TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Manajer Communication and Relation Inpex Usman Slamet angkat suara terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli soal pernah menantang Inpex Masela Ltd dalam pengembalian biaya operasi (cost recovery).

Kepada Tribun, Slamet menyatakan angka perhitungan proyek pembangunan kilang gas alam cair Lapangan Abadi di Blok Masela belum final.

Dijelaskan perhitungan biaya yang lebih akurat dan final baru bisa dibuat ketika Plan of Development (PoD) baru yang diajukan oleh kontraktor Blok Masela, Inpex, disetujui pemerintah. Barulah bisa dibuat Front End Engineering Design (FEED).

"PoD itu kan baru konsep. Sehingga tidak ada yang berani kalau masih PoD itu menerima tantangan seperti itu. Enggak ada yang berani," ujarnya kepada Tribun melalui sambungan telepon Senin (14/3/2016).

Ketika Front End Engineering Design (FEED), maka angka-angkanya makin akurat untuk biaya pembangunan kilang di Masela.

Namun dia tegaskan, bahwa konsep Inpex yang telah melalui kajian mendalam dan bertahun-tahun adalah konsep yang lebih realistis dan sesuai.

"Memang pernah kami ditantang. Tapi kan ini masih PoD, dan konsep yang telah kami kaji bertahun-tahun itu lebih investible," jelasnya.

Hal senada juga pernah disampaikan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Yakni menyatakan angka perhitungan proyek pembangunan kilang gas alam cair Lapangan Abadi di Blok Masela belum final.

"Saat ini belum ada angka perhitungan yang final karena masih menunggu perhitungan yang benar-benar akurat untuk biaya pembangunan kilang di Masela, baik di darat (onshore) maupun lepas pantai (offshore)," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi usai rapat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Amien menjelaskan angka perkiraan yang diumumkan SKK Migas sendiri, yaitu 14,8 miliar dolar AS untuk kilang offshore dan 19,3 miliar dolar AS bila onshore adalah angka perkiraan kelas IV yang perubahannya bisa sampai 50 persen karena tahapan pembangunan masih baru rancangan awal.

"Angka 14,8 miliar dolar AS dan 19,3 miliar dolar AS itu angka EDM kelas IV. Dalam engineering, kan kita bikin rancangan dulu baru dibuat agak detil yang diawali dengan angka kelas IV, artinya potensi ketidaksesuaiannya bisa 50 persen," tutur Amien.

Perhitungan biaya yang lebih akurat baru bisa dibuat, lanjut dia, jika Plan of Development (PoD) baru yang diajukan oleh kontraktor Blok Masela, Inpex, disetujui pemerintah, lalu dibuat Front End Engineering Design (FEED).

"Tetapi perkiraan yang dibuat selanjutnya pun belum benar-benar tepat, masih perkiraan kelas II yang bisa menyimpang 20-30 persen. Setelah itu ditenderkan. Peserta tender menghitung, baru ketemu hasil tender, tertulis angka di situ, itulah EDM kelas I, potensi perubahannya 10 persen. Kalau kontrak sudah dibuat, ya sudah segitu," ujarnya.

Jika kontrak untuk pembangunan kilang gas alam cair itu sudah ditandatangani, lanjut dia, biaya tidak akan membengkak karena sudah tertera jelas dalam kontrak.

Dia juga yakin bila fasilitas di Masela harus dibangun offshore dan tidak akan membengkak biayanya.

"Karena Inpex dan Shell sudah belajar banyak dari pembangunan kilang terapung lain di seluruh dunia, termasuk di Australia sehingga tidak akan mengalami pembengkakan biaya, pasalnya kita akan jadi kapal besar yang ke-5 dan kapal FLNG ke-7, kontraktor kan sudah banyak belajar," ucapnya.

Diberitakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli ternyata pernah menantang Inpex Masela Ltd dalam pengembalian biaya operasi (cost recovery).

Jika pembangunan FLNG di Blok Masela lebih besar dari Rp 14,8 miliar, Rizal menantang Inpex untuk mengganti rugi sisanya.

"Jadi kalau harganya nanti melambung, dibayar sendiri sama Inpex. Berani enggak tanda tangan itu? Enggak berani," ujar Tenaga Ahli Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya, Abdul Rachim di Kantor BPPT I, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Rachim menyimpulkan bahwa kontraktor Inpex Masela Ltd belum pasti akan perhitungan menggunakan FLNG akan memberikan penghematan uang negara. Karena pada aturannya semua cost recovery akan dibebankan kepada APBN.

"Artinya Inpex enggak tanggung jawab sama hitungannya itu," kata Rachim