TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Kegaduhan di kabinet yang tercipta seputar rencana pengembangan blok Masela, sudah sampai meruntuhkan wibawa pemerintah, dan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan seharusnya kegaduhan tersebut segera diakhiri, karena telah merugikan masyarakat, dan menyebabkan kepercayaan investor turun.

Dalam penaparannya di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016), ia mengatakan bahwa bisa jadi Presiden tidak mampu menangani situasi, dari tekanan-tekanan oleh pejabat di sekitar Presiden, yang punya kepentingan terhadap ladang gas abadi tersebut.

"Kita hanya bisa menduga, kenapa blok Masela ini, menteri juga membloking, ada yang bela Sudirman Said ada yang bela Rizal Ramli, itu yang tidak sehat," ujarnya.

Padahal menteri seharusnya memberikan masukan-masukan untuk Presiden, dalam mengambil keputusan soal blok Masela, dan tidak perlu berdebat di luar Istana, hingga akhirnya bikin gaduh.

"Ini blok Masela ibarat roti, semua mau minta bagian," jelasnya.

Dalam kasus tersebut sudah diteken kontrak antara pemerintah dengan INPEX dan Shell sebagai operator, bahwa fasikutas pengilangan dibangun terapung atau offshore. Sudirman Said pun mendukung hal tersebut.

Operator, juga telah mengeluarkan uang jutaan dollar Amerika Serikat (AS), untuk survei dan pengkajian awal. Hasilnya, dengan fasilitas terapung, biaya yang dikeluarkan lebih murah sekitar satu juta dollar AS.

Namun belakangan, Rizal Ramli mengusulkan agar fasilitas pengolahan dibangun di darat, dengan memasang pipa bawah air dari mulai titik eksplorasibdi tengah laut, hingga pulau terdekat. Ia menyebut konsep tersebut lebih menguntungkan masyarakat sekitar.

Bila kegaduhan yang terjadi bukan lah sebuah "settingan," ia menduga hal itu terjadi karena Presiden tidak mamiliki kekuatan politis, untuk mengendalikan situasi.

"Presiden tidak powerfull terhadap kabinetnya, karena presiden tidak memegang political power, dia tdk memegang kuasa real partai," tandasnya.