TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berusaha melakukan gerak cepat menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo atas investasi di Lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafuru, Maluku.

Menteri ESDM Sudirman Said bahkan meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengembalikan revisi Plan Of Development (POD)-1 yang diajukan Inpex Corp dan Royal Deutch Shell.

Sudirman juga memerintahkan Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi memberikan penjelasan ke investor agar mengkaji kembali proyek Masela sesuai putusan Presiden, yakni dibangun di darat (onshore).

Inpex harus cepat melakukan revisi PoD dan segera melakukan komunikasi dengan Pemda agar bisa menerima keputusan pembangunan kilang di darat.

"Presiden percaya membangun di darat bisa memberikan multiplier effect lebih besar. Sebagai pembantunya, kami harus menindaklanjuti," tandas Sudirman, Kamis (24/3).

Pemerintah, kata Sudirman juga akan menimbang untuk memberikan perpanjangan kontrak bagi Inpex di Blok Masela yang berakhir tahun 2028. Pasalnya, produksi gas yang ada di Blok Masela dipastikan baru bisa berjalan pada 2024.

"Kebijakan yang baik itu harus masuk akal. Tidak mungkin kontrak tak diperpanjang karena mereka baru bisa produksi 2024, masa 2028 harus bubar," ungkapnya.

Jika tidak diperpanjang proyek ini apapun skemanya tidak akan layak untuk investasi. Dalam proposal terakhir, Inpex dan Shell ingin membangun fasilitas kilang terapung dengan perkiraan investasi sebesar US$ 14,8 miliar.

Dalam proposal ini, mereka juga menyatakan telah menemukan cadangan lebih gede ketimbang temuan awal.

Dariyang semula diprediksi hanya sekitar 6,97 triliun kaki kubik (tcf) meningkat menjadi 10,73 tcf. "Kami minta mereka melakukan perubahan waktu dan harga," katanya.

Agar proyek ini tidak berlarut-larut, Sudirman akan memantau terus perkembangan proyek ini. Selain segera membuat proposal baru Sudirman meminta Inpex melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah yang akan dilalui proyek ini agar mendapatkan dukungan.

Kepala SKK Migas menambahkan, tim dari SKK Migas sudah melakukan pertemuan dengan Inpex dan Shell. "Termasuk minta Inpex untuk membuat perubahan-perubahan kerangka waktu dan harga," katanya.

Amien bilang, Inpex tak berencana mencabut investasinya di Blok Masela meski putusan pemerintah tak sesuai dengan keinginan mereka. Hanya saja Inpex meminta waktu untuk menghitung ulang investasi dan rencana kerja untuk onshore LNG.

Staf ahli Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Day Ronnie Higuchi Rusli menyebut pembangunan kilang LNG darat bakal lebih cepat ketimbang pembangunan fasilitas LNG terapung.

"Pembangunan di darat hanya memerlukan waktu lima tahun. Sedang offshore bisa delapan tahun," terangnya kepada KONTAN.

Menurut dia, proyek onshore berdasarkan konsultan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, yakni Forum Tujuh Tiga (Fortuga) yang terdiri dari Alumni ITB angkatan 73 biaya proyek kilang LNG di darat US$ 16 miliar dan FLNG US$ 19,3 miliar. 

Reporter: Pratama Guitarra