TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Banyaknya daerah yang masih kekurangan listrik bahkan belum menikmati listrik sama sekali, mendorong Komisi VII DPR yang membidangi energi mengusulkan pembentukan holding ditubuh PT PLN (Persero).

Seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nazarudin Kiemas. Dirinya sudah berulangkali meminta kepada Pemerintah agar PLN berbentuk Regional.

"Sejak tahun 2010 kami sudah bicara banyak tapi tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat. Sudah diusulkan agar PLN berbentuk Regional, seperti Regional Jawa, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Dan PLN Pusat bertindak sebagai Holding," kata Nazarudin selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Utara pada 1-3 Mei 2016.

Menurut Nazarudin, dengan bentuk holding atau regional, maka investasi di daerah untuk sektor pembangkit dapat berkembang dan untung-ruginya bisa ketahuan.

"Untung rugi regional jangan dicampuradukkan dengan yang di Pulau Jawa. Pemerintah Daerah bisa investasi menjadi milik regional tersebut, dan antar Regional bisa saling berjualan," kata Nazarudin.

Lebih lanjut Nazarudin menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan seperti sekarang ini di mana kerugian di Kalimantan harus ditanggung oleh Pulau Jawa.

"Padahal di Kalimantan ini tidak perlu pakai Genset, bisa bangun PLTA," kata Nazarudin.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi VII lainnya, Ridwan Andi Wittiri. Menurutnya konsep PLN Regional tersebut seperti yang terjadi dengan Pelindo dan Angkasa Pura.

"Pelindo sampai saat ini tidak ada Pelindo Pusat, selalu ada Regionnya. Jadi PLN gak usah ngurusin dari Sabang sampai Merauke, jadi fokus," kata Andi.

Ia menambahkan, begitu banyaknya masalah di masyarakat terkait byar-pet nya listrik disebabkan karena harus menunggu perintah dari PLN Pusat.

"Begitu banyaknya masalah di masyarakat, selalu argumennya PT PLN GM nya selalu bilang kami hanya menunggu perintah atau ini putusan dari Pusat. Itu selalu yang disampaikan.

Terkait kondisi kelistrikan di Kalimantan dimana sehari bisa terjadi pemadaman sampai 4 kali, Andi menyampaikan agar Pemerintah Daerah memberikan usulan solusi untuk rencana umum pembangkit listrik dan menyampaikannya ke Pemerintah Pusat.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie membandingkan posisi monopoli PLN dengan Pertamina yang sudah tidak monopoli lagi, antara lain di sektor SPBU.

"Di era 1970 dan 80-an, SPBU Pertamina jelek sekali, dan setelah didatangkan pesaing seperti Petronas dan Shell, kini SPBU Pertamina mengalahkan milik Petronas dan Shell" kata Irianto.