TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli mengatakan, pemerintah akan mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Selama ini, sumber daya alam dikeruk dan langsung diekspor dan tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunan.

Ke depan, selain ekspor, sumber daya alam akan digunakan untuk mengembangkan industri, guna memberikan nilai tambah. 

Pengelolaan Blok Masela menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan Migas.

Menko Rizal Ramli yang didampingi Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan itu dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Rapat ini dihadiri lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, Kemendikti, Perindustrian, Tenaga Kerja, Badan Pertanahan, Perhubungan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BPH Migas.

Rapat koordinasi itu juga dihadiri Tokoh Maluku, Engelina Pattiasina, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. MJ. Saptenno dan Rektor Universitas Darussalam, Dr. Ir. Ibrahim Ohorella.

“Selama ini, minta maaf saja, persoalan seolah hanya pengembangan di darat atau di laut. Itu sangat cetek. Sejak awal, Bapak Presiden sudah meminta untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam. Selama ini, kita hanya tebang kayu dan ekspor kayu. Kita keruk tanah di Papua, kita ekspor. Kita tangkap ikan di Maluku, kita ekspor. Kita tidak mau mengembangkan industrinya. Paradigma lama membuat kita tertinggal, meski memiliki kekayaan alam. Ini yang kita mau ubah,” ujar Rizal Ramli.

Ke depan, katanya, seperti Blok Masela tentu sebagian diekspor, tetapi sebagian juga akan digunakan untuk membangun industri pupuk dan petrokimia.

Keberadaan industri seperti itu akan memberikan nilai tambah terhadap Migas.

“Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar 2,5 Miliar US Dollar. Tetapi, kalau dibangun industri down stream, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar 6,5 Miliar US Dollar dan bahkan bisa mencapai 8,5 Miliar US Dollar kalau  dihitung multiplier effect yang ada di masyarakat,” katanya.

Khusus untuk Blok Masela, kata Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan menggunakan sistem enclave, karena hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk berinteraksi.

“Kalau di darat saja enclave, bisa dibayangkan kalau di laut akan super enclave. Ini pesan Bapak Presiden,” katanya.

Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. M.J. Saptenno, mengatakan, dari paparan kementerian terkait terlihat berbagai perkembangan untuk mengantisipasi Blok Masela, seperti dari Kemenristek Dikti, Tenaga Kerja dan sebagainya.