TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Bagi kelas menengah keatas, kebijakan ekonomi bebas siap untuk diterapkan, namun bagi kelas menengah kebawah kebijakan ekonomi perlu dibuat dengan tujuan memproteksi dan mempermudah.

"Intinya ekonomi kerakyatan itu kita bukan menerapkan satu kebijakan untuk semua sama. Jadi harus bisa bedakan mana untuk yang mapan, belum mapan, miskin, kecil, kita harus bisa bedakan," ujar Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat membuka Rapat Konsolidasi Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta, di MNC Tower Jalan Kebon Sirih, Jakarta (13/5/2016).

HT mengatakan saat ini kebijakan ekonomi yang dibuat masih belum melihat kemampuan dari masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak siap hingga menyebabkan tingkat kesenjangan masyarakat menjadi tambah lebar.

"Makin lama, makin terbuka. Semakin tidak menguntungkan masyarakat kecil," kata HT.

HT menerangkan dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil maka akan semakin membuka peluang lahirnya masyarakat menengah ke atas baru yang kontribusinya juga akan dirasakan negara.

"Kalau tiap tahun jumlah masyarakat menengah ke atas meningkat maka yang bayar pajak juga bertambah banyak, lapangan kerja juga semakin terbuka," jelasnya.

HT melanjutkan ketika kondisi masyarakat menengah ke atas di Indonesia dominan, maka penerapan kebijakan ekonomi bebas juga bisa efektif dilakukan. "Seperti dinegara barat, mereka disana makin liberal makin bagus, peta kompetisinya sama", tambah HT.

Selain itu, didepan ratusan kader yang hadir dalam rapat konsolidasi DPW DKI Jakarta, HT mengingatkan bahwa kerja partai tidak terbatas pada kegiatan perpolitikan menjelang pemilu. Diluar itu kader juga harus terus bekerja menyapa masyarakat dengan program-program yang bermanfaat.

"Saya minta diatur seaktif mungkin, bangun terus, karena kerja partai itu tidak ada batas waktunya," katanya.