TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PPKS menentang rencana pemerintah melebur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan pusat penelitian lain, menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Peleburan, dianggap akan mengkerdilkan peran PPKS di tengah makin strategisnya peran Litbang bagi pertanian dan industri sawit nasional.

"Apalagi, hingga kini PPKS adalah satu-satunya pusat penelitian di Indonesia," tegas Ketua SPBUN PPKS Ilham Lubis,Jumat, (13/5/2016).

Menurutnya, selama ini PPKS telah menyuplai bibit bagi sekitar 6 juta hektar kebun sawit dari 11 jutaan kebun sawit BUMN, swasta, dan kebun rakyat di Indonesia. Sayangnya, peran PPKS malah disia-siakan.

"Saat ini malah muncul wacana PPSK disatukan dengan lembaga penelitian seperti kakao dan karet," ungkapnya.

Mereka berharap, PPKS dikembangkan agar perannya bisa semakin strategis.

Sebab, hingga saat ini PPKS belum punya status kelembagaan yang jelas, antara di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) yang merupkan anak perusahaan PTPN.

Di tengah moratorium perluasan lahan sawit, terkait isu global warming, lanjutnya lagi, peran Litbang amat penting agar produktivitas meningkat.

"Dengan peran Litbang, Indonesia bisa beralih dari negara pengekspor CPO menjadi pengekspor produk turunan sehingga makin bernilai tambah,” jelas Ilham.

Ilham justru menyarankan pemerintah menjadikan PPKS sebagai BUMN tersendiri. Dengan begitu, PPKS punya cukup kewenangan untuk mengembangkan hilirisasi sawit.

"PPKS bersama PTPN 1 sampai 14, termasuk holding PTPN ingin PPKS menjadi BUMN tersendiri dengan tetap memerankan fungsi Litbang di bawah Balitbang Kementan," tegasnya.