Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pelibatan Surveyor Verifikasi Pembayaran Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Diapresiasi

Dimasukkannya unsur surveyor dalam verifikasi pungutan dana perkebunan kelapa sawit dianggap bukanlah hal yang perlu dicemaskan.

Pelibatan Surveyor Verifikasi Pembayaran Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Diapresiasi
Palm Oil Pledge
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Dimasukkannya unsur surveyor dalam verifikasi pungutan dana perkebunan kelapa sawit dianggap bukanlah hal yang perlu dicemaskan.

Hal ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Masuknya unsur surveyor itu selain menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada pengusaha jasa surveyor di tanah air, juga dimaksudkan agar pungutan tersebut bisa lebih Transparan.

Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Sc, pakar sosial ekonomi pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar, dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Senin (16/5/2016).

Menurut Perpres itu, dalam rangka pembayaran pungutan atas ekspor Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit dapat menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukan surveyor oleh Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan” sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 24 Tahun 2016 itu.

Muslim Salam menilai, pelibatan surveyor dalam verifikasi pungutan kelapa sawit merupakan hal yang wajar.

Karena dengan pelibatan itu akan memperkuat unsur pertanggung jawaban dari pungutan yang dibebankan.

"Tanpa verifikasi surveyor bisa saja publik mempersoalkan data dan angka yang menjadi dasar penarikan pungutan ekspor kelapa sawit," kata Prof. Muslim.

Kondisi tersebut, jelas Guru Besar Universitas Hasanudin, akan berbeda dengan pelibatan surveyor karena selain data, angka, dan prosedur dasar pungutan bisa dipertanggung jawabkan.
Penunjukan ini, juga dianggapnya akan meningkatkan kualitas minyak sawit yang diekspor ke mancanegara.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas