TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT ABM Investama Tbk (ABMM), perusahaan energi terkemuka, berkomitmen untuk ikut mendukung percepatan program pemerintah dalam pengadaan listrik 35 ribu mega watt (MW).

Realisasi program pemerintah tersebut dinilai akan menciptakan multiplier effect ke berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Direktur Utama ABM Investama Andi Djajanegara mengatakan, percepatan program listrik 35 ribu MW merupakan langkah strategis dari pemerintah yang bisa menggerakkan sektor usaha dari hulu hingga ke hilir.

Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan batubara melalui pembangunan PLTU juga sangat membantu industri batubara domestik tetap bertahan ditengah tekanan bisnis yang masih terus terjadi.

“Pembangunan PLTU akan menyerap produksi batubara domestik yang kini banyak menghadapi kendala akibat lesunya pasar global”, kata Andi usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Andi menambahkan, optimalisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung program listrik 35 ribu MW perlu diikuti oleh kebijakan harga batubara yang lebih kompetitif.

Pasalnya, dengan skema harga saat ini, produksi batubara nasional akan berkurang dan dapat mengakibatkan tidak tercukupinya pasokan batubara untuk kebutuhan 35 ribu MW.

Dengan adanya insentif harga yang lebih kompetitif ke sektor pembangkit berbasis batubara, diharapkan akan dapat menciptakan keberlangsungan proyek 35 ribu MW dan industri batubara.

Direktur Keuangan ABM Investama Adrian Erlangga Sjamsul menjelaskan, ABM memiliki lini bisnis batubara melalui PT Reswara Minergi Hartama dan PT Cipta Kridatama serta lini bisnis kelistrikan melalui PT Sumberdaya Sewatama. Adrian menambahkan, pada tahun ini perseroan akan memperkuat sinergi diantara anak perusahaan untuk fokus di dua sektor yaitu listrik dan batubara.

Dalam jangka panjang, Adrian menuturkan, Perseroan akan tetap melakukan upaya diversifikasi bisnis agar tercipta sumber pendapatan yang berimbang antara listrik dan tambang. Sesuai visi perusahaan tahun 2020, ABM mentargetkan untuk dapat memiliki tambahan kapasitas terpasang hingga 1.750 MW atau 5% dari target 35 ribu MW.

Untuk mendukung program pemerintah 35 ribu MW, strategi pengelolaan belanja modal ABM akan difokuskan untuk membangun Independen Power Producer (IPP) dan mendapatkan kontrak proyek-proyek pertambangan baru.