TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kanselir Jerman Angela Merkel berada di peringkat pertama daftar terbaru 100 besar wanita paling berpengaruh di dunia atau Power Women 2016 versi Majalah Fobes.

Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk di dalam daftar itu.

Direktur Pelaksana World Bank ini berada di peringkat ke-37.

Peringkat kedua diduduki oleh bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri AS.

Hillary disusul oleh sesama perempuan AS, Janet Yellen, yang memimpin Bank Sentral Amerika yang berkantor di Washington.

Sementara, jumlah perempuan Cina yang masuk daftar ini mencapai sembilan orang.

Ada Lucy Peng -eksekutif senior perusahaan jual beli internet, Alibaba- dan Margaret Chan -Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO- duduk di peringkat 35 dan 38.

Kendati demikian, perempuan Amerika Serikat tetap mendominasi daftar tersebut dengan 51 tokoh.

Survei menampilkan 100 wanita dari 29 negara yang mewakili berbagai sektor seperti politik, bisnis, teknologi, dan filantropi.

PIhak Forbes mengatakan, para wanita di daftar ini menguasai 1 triliun dollar AS, dan mempengaruhi lebih 3,6 miliar orang di dunia.

Bicara soal Panama Papers

Direktur pengelola Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hilangnya kepercayaan publik akibat bocornya Panama Papers bisa membuat warga biasa enggan membayar pajak.

"Pembeberan Panama Papers merugikan kepercayaan publik dan bisa membuat warga biasa enggan membayar pajak yang dibutuhkan untuk mendanai jalan, sekolah, dan fungsi pemerintah lainnya," demikian kata pejabat nomor dua di Bank Dunia, Direktur Pengelola dan COO Sri Mulyani.

Informasi yang dibocorkan dari sebuah kantor hukum berbasis di Panama memperlihatkan upaya orang-orang kaya dari seluruh dunia untuk menyembunyikan uang dan menghindari pajak.

Sri Mulyani, direktur pengelola Bank Dunia, mengatakan, persepsi ketidak adilan merusak kepercayaan publik, menyusutkan pendapatan pemerintah, serta memperlamban ekonomi beberapa negara yang membutuhkan pertumbuhan.

“Kalau negara-negara melihat beberapa pemimpin, elit, atau dalam kasus ini orang kaya, punya rekening di luar negeri, mereka akan bertanya-tanya mengapa. Dan mereka mempertanyakan: “Apa itu sebuah alasan yang sah?” ataukah “ada sesuatu yang disembunyikan?”

Uang yang disembunyikan di Panama juga mewakili sebagian besar ekonomi beberapa negara.

Tom Cardamore dari kelompok peneliti dan konsultan Global Financial Integrity mengatakan, “Lebih dari satu triliun dolar uang ilegal disedot keluar dari ekonomi negara berkembang setiap tahun. Ini jauh lebih besar dari semua bantuan luar negeri dan semua investasi luar negeri yang masuk ke negara-negara ini setiap tahun.”

Sri Mulyani mengatakan, dalam rangka melakukan perubahan nyata, negara-negara harus bekerja sama secara erat. “Tanpa kerjasama internasional, akan sangat sulit mengejar penghindaran pajak ini.” [jm].