TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harapan akan adanya efek ganda (multiplier effect) dari pengembangan Blok Masela masih jauh dari kenyataan karena Blok Masela hingga kini belum beroperasi.

Perubahan skema pengembangan dari laut (offshore) ke darat (onshore) menyebabkan adanya sejumlah revisi terkait skala keekonomian proyek tersebut.

Jaminan pemerintah sangat dibutuhkan agar proyek tersebut tidak molor dalam jangka waktu yang lama.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, salah satu yang dibutuhkan untuk mencapai skala keekonomian adalah insentif.

Penetapan insentif menjadi sebuah keharusan sebagai konsekuensi dari perubahan skema pengembangan.

Perubahan dari skema laut ke darat berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya investasi.

Dari sisi kalkulasi bisnis, membangun di darat harus memperhitungkan potensi pembengkakan biaya pembebasan atau sewa lahan, intervensi daerah yang terlalu besar, jangka waktu proyek, dan biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor selama ini.

"Semua itu harus masuk dalam pertimbangan. Saya kira sebagai konsekuensi keputusan onshore, pemerintah harus komit memberikan insentif agar proyek bisa berjalan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (19/6/2016).

Yustinus menegaskan, proyek blok Masela tersebut harus ekonomis untuk dikembangkan.

Untuk itu, peran pemerintah menjadi sangat penting mengingat pemerintah harus mampu menjamin dan memastikan bisnis tersebut feasible dan profitable.

Sulit untuk membayangkan efek ganda apabila skala keekonomian dari proyek tersebut hingga kini masih dalam pembahasan.

“Setelah proyek ini mendapat kepastian berjalan, baru berbicara tentang multiplier effect yang ditimbulkan oleh proyek ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, kajian SKK Migas bersama beberapa lembaga menyatakan bahwa investasi skema onshore sekitar US$ 19,3 miliar dibandingkan offshore sebesar US$ 14,8 miliar.

Penerimaan negara untuk skema onshore sekitar US$ 42,3 miliar lebih kecil dari skema offshore sebesar US$ 51,8 miliar.