TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dana menganggur milik pemerintah daerah naik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat, posisi dana yang mengendap (idle) di perbankan daerah per akhir Mei 2016 senilai Rp 246,2 triliun.

Jumlah itu naik Rp 7,4 triliun dibandingkan posisi per akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 238,8 triliun.

Dari jumlah itu, simpanan terbesar (67,5%) berupa giro senilai Rp 166,2 triliun.

Dana dalam bentuk deposito senilai Rp 76,4 triliun atau 31%. Lalu dana yang parkir di tabungan Rp 3,6 triliun atau 1,46%.

Berdasar wilayah, dana idle yang dimiliki pemerintah provinsi senilai Rp 56,9 triliun.

Rinciannya, simpanan deposito Rp 29,2 triliun atau 51%, giro Rp 27,3 triliun atau 47,9%, dan tabungan Rp 440 miliar atau 0,8%.

"Untuk tingkat kabupaten/kota, nilainya Rp 189,3 triliun," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo, Rabu (22/6/2016).

Naiknya dana idle di daerah disebabkan karena gencarnya realisasi dana transfer daerah dan dana desa tidak dibarengi dengan realisasi penyaluran oleh pemerintah daerah.

Kenaikan dana idle per Mei 2016, menurut Boediarso, sejalan tren bulanan.

Bahkan dibanding posisinya pada akhir Mei 2015, nilai tahun ini turun.

"Realisasi transfer ke daerah dan dana desa di tahun ini jauh lebih besar daripada tahun 2015," kata Boediarso.

Posisi dana nganggur per akhir Mei tahun 2015 sebesar Rp 255,3 triliun. Jika dibandingkan Mei 2016, ada penurunan Rp 9,1 triliun.

Sampai 31 Mei 2016, realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 328,4 triliun atau 42,6% target APBN 2016. Sedang realisasi transfer ke daerah dan dana desa Mei 2015 Rp 237,8 triliun.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng bilang, peningkatan dana nganggur merupakan ironi.

"Saat DAK dipotong teriak. Faktanya dana idle naik," ujar dia.

Reporter: Adinda Ade M