TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus iklan layanan PT Indosat Tbk (ISAT) yang menyinggung tarif layanan operator lain, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), serta memberikan wacana bahwa Telkomsel melakukan monopoli jaringan di daerah Luar Jawa terus bergulir.

Sejumlah pihak menilai, Telkomsel dan induknya, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) berhak menikmati meratanya jaringan telekomunikasi yang dimiliki sebab mereka benar-benar mau membangun jaringan di Indonesia bagian Timur saat semua pihak mundur.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa mengatakan, keunggulan Telkomsel atau Telkom dari pesaingnya sekarang karena konsisten dalam berinvestasi untuk memperluas jaringan.

Menurut dia, kunci kemenangan di telekomunikasi itu coverage, capacity, dan quality service. Keunggulan covarege yakni harus ada wilayah layanan baru bisa masuk pasar.

"Bicara coverage, ya bangun dong backbone, backhaul, hingga akses. Masa mau bangun akses doang, terus maksa-maksa dikasih sewa dari pesaing. Itu aneh sekali,” ujar Triana, mengomentari tindakan Indosat, Kamis (23/6/2016).

Dia mengungkapkan, untuk kawasan timur Indonesia, pesaing Telkom Group pernah memiliki kesempatan untuk membangun backbone secara murah melalui konsorsium Palapa Ring beberapa tahun lalu.

Tetapi, konsorsium itu bubar karena beranggapan investasi di daerah timur Indonesia tak layak secara ekonomi. Anggota konsorsium itu ada Telkom, Indosat, XL, dan lainnya.

Akhirnya, Telkom membangun sendiri jaringan di Indonesia Timur dan terus berlanjut, dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub.

Menurut dia, jika sekarang ada operator teriak-teriak ada ketidakadilan, ini namanya lupa sejarah. "Jika kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi kompetisi sebaiknya mundur saja jangan menjadi provokator,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono, menilai tudingan bahwa Telkom Group dan anak usahanya melakukan diskriminasi salah alamat. Sebab, Telkom menjalankan hal yang sudah menjadi best practice di industri telekomunikasi.

Menurut dia, industri telekomunikasi di Indonesia sudah bersifat terbuka dan dasarnya mekanisme pasar sehingga setiap pemain mesti harus pandai mengatur strategi.

Selain itu, hal yang penting tetap mematuhi ketentuan perundangan dan norma yang berlaku. "Saya lihat Telkom Group sudah melakukan itu semua,” ungkap Kristiono.

Dia melanjutkan, adalah wajar jika Telkom mendukung Telkomsel karena masih dalam satu grup. “Kalau itu menyulitkan pesaing ya bisa terjadi dan lùmrah terjadi. Itulah best practice di industri jadi tidak dapat dikatakan monopoli atau unfair treatment,” kata dia.

Dukungan Pemerintah

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memberikan dukungan yang sama kepada semua operator telekomunikasi untuk mengembangkan usahanya.

“Dukungan yang diberikan kepada Telkomsel dan Telkom sebagai perusahaan BUMN sejauh ini juga masih dalam batas yang wajar. Buktinya, tidak ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi dua perusahaan pelat merah tersebut. Kalau monopoli segala macam, apa yang mau dimonopoli? Semua sudah sama,” kata dia.

Dia menyarankan, agar bisa bersaing dengan Telkom Group, pemilik Indosat menyuntikkan dana untuk membangun jaringan.
“Harusnya Indosat melakukan sesuatu agar bisa berkembang,” ujar Harry.

Sulit Bersaing

Seperti diketahui, tudingan Telkom Group melakukan diskriminasi dalam berbisnis dilontarkan oleh CEO Indosat Alexander Rusli karena gagal dalam negosiasi sewa backbone di Maluku. Telkom beralasan kapasitas terbatas dan mengutamakan digunakan oleh Telkomsel.

Tak hanya itu, Indosat juga menuding tak diperlakukan secara adil dalam negosiasi untuk pembukaan interkoneksi sehingga sulit bersaing di luar Jawa.

Indosat kemudian meluncurkan layanan Rp 1 per detik, yang kampanye iklannya menyinggung tarif Telkomsel.

Menkominfo Rudiantara turut mengomentari aksi Indosat ini. Rudiantara mempertanyakan keberlangsungan bisnis Indosat jika mengenakan tarif Rp 1 per detik. Kedua, mengenai cara atau etika berkomunikasi dalam hal beriklan.

Untuk meredakan "perang" Indosat Ooredoo dan Telkomsel, Rudiantara mengaku sudah meminta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memanggil Indosat. (Aprillia Ika)