Pemerintah Jamin Jeroan Impor Aman dan Halal
Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir soal kesehatan dan kehalalan jeroan dan daging sapi impor
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir soal kesehatan dan kehalalan jeroan dan daging sapi impor.
Kementerian Pertanian menjamin seluruh jeroan yang masuk ke Indonesia aman dan halal, karena impor hanya berasal dari negara dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang telah diperiksa, disetujui, dan diawasi oleh pemerintah.
"Kita mengimpor jeroan harus aman, sehat, utuh dan halal. Selain institusi, ada karantina juga yang mengawasi. Artinya, masyarakat kita jaga memakan makanan yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) itu," ungkap Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Ketut Diarmita di Gedung C Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Ketut menambahkan, jeroan bila dikonsumsi berlebihan dapat memicu timbulnya penyakit karena mengandung asam purin atau kolesterol yang tinggi.
Namun, beberapa jeroan memiliki kandungan kolesterol yang tidak tinggi seperti jantung, hati dan paru
Karena itu, Pemerintah hanya membuka importasi jeroan untuk jantung, hati, dan paru.
Kendati begitu, Kementan tetap menghimbau masyarakat untuk memperhatikan jumlah konsumsi agar tidak berlebihan.
"Yang namanya makanan tidak ada yang tidak berisiko. Obat juga begitu, kalau kebanyakan akan berisiko kan? Artinya dagingnya harus lebih tinggi dari jeroannya. Dilengkapi sayur, dan lain-lain," katanya.
Ketut menegaskan, impor jeroan yang dilakukan bersifat sementara. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi asupan protein masyarakat dengan harga yang terjangkau sampai terbentuk pasar yang sehat dan harga stabil.
"Intinya ini sifatnya temporer. Artinya ketika kemampuan pasokan daging dalam negeri sudah aman, kita akan atur peredarannya. Sekarang kita lihat kenyataan bahwa kita sudah kekurangan daging," jelasnya.(Pramdia Arhando Julianto)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.