TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 35 persen responden yang disurvei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih baik dari tahun lalu.

Lalu 34 persen menyebut tidak ada perubahan, 22 persen menyebut kondisinya lebih buruk, 6 persen mengaku tidak tahu.

Sisanya 2 persen menyebut kondisinya jauh lebih baik dan 1 persen menyebut jauh lebih buruk.

Sedangkan untuk kategori kondisi perekonomian rumah tangga, 38 persen reseponden menyebut kondisi tahun ini lebih baik dari tahun lalu, 34 persen menyebut tidak ada perubahan, 21 persen menyebut lebih buruk, 6 persen tidak menjawab, 4 persen menyebut jauh lebih baik, dan 3 persen menyebut jauh lebih buruk.

Peneliti senior SMRC, Sirajuddin Abbas, dalam rilis surveinya di Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2016), mengatakan bahwa survei itu dilakukan pada 22-28 Juni lalu.

Survei dilakukan terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia.

Dari total responden yang diwawancarai secara valid hanya 84 persennya.

"Margin of error rata-rata survei plus minus tiga koma satu persen," katanya.

Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 hanya mencapai 4,92 persen.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2015, yang mencapai 5,04 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang didapuk sebagai narasumber di acara tersebut, mengatakan wajar saja hasil survei berbeda dengan data lapangan dalam kasus ini.

Ia mengingatkan bahwa yang disurvei SMRC adalah presepsi masyarakat.

"Presepsi kadangkala paralel dengan data, kadangkala tidak," terangnya.

Kasus serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lain.

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) pendukung Partai Republik tidak mempercayai adanya fenomena perubahan iklim secara global.

Padahal data-data yang ada menunjukan hal itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi.

Presepsi masyarakat menurut Burhanuddin lebih mempengaruhi dibandingkan capaian yang nyata.

Karena dukungan kepercayaan masyarakat dapat memperkuat posisi pemerintah, walaupun kinerjanya tidak sesuai yang dipresepsikan.

"Kalau (capaian pemerintah) tidak dipercaya masyarakat, tidak akan ada artinya," katanya.