TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Hulu (SKK) Migas meminta komitmen dari Menteri ESDM yang baru Arcandra Tahar agar Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dapat diselesaikan secepatnya.

Alasannya, Indonesia tengah bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi di sektor hulu migas.

“Kebijakan Presiden Joko Widodo jelas, yaitu Indonesia harus menarik investasi dari manapun. Artinya harus disiapkan iklim investasi yang baik untuk menarik investor," ujar Ketua Serikat Pekerja SKK Migas Dedi Suryadi di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

SP SKK Migas meminta agar Arcandra Tahar mengingat bahwa target kegiatan industri hulu migas bukan lagi sekedar untuk penerimaan negara.

Menurut Dedi, sektor tersebut lebih kepada memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi maupun peningkatan kapasitas nasional.

"Multiplier effect harus diutamakan ketimbang sekedar penerimaan negara," kata Dedi.

Meskipun terbilang baru di jajaran birokrasi Pemerintahan, namun Dedi optimis jika Menteri ESDM yang baru dapat segera menyesuaikan dan dapat segera bekerja optimal untuk memberikan kontribusinya bagi Bangsa dan Negara.

"Yang terpenting latar belakang pendidikan beliau memang industri Migas jadi setidaknya sudah memahami betul bagaimana industri hulu migas berjalan," ungkap Dedi.

Sebelumnya diketahui Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas melalui amar putusan No. 36/PUU-X/2012 dan menitipkan pengelolan kegiatan usaha hulu migas kepada Menteri.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 membentuk lembaga sementara bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.