TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai penyesuaian atau pemangkasan anggaran keuangan sebesar Rp 133,8 triliun oleh pemerintah tidak mengganggu program pembangunan yang telah dicanangkan.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, tidak mengganggu program pembangunan pemerintah, karena anggaran yang dipangkas tersebut bukan diambil dari pos-pos yang produktif.

"Anggaran yang bersentuhan langsung dengan kerja produktif tidak mengalami perubahan, artinya tujuan pembangunan tetap seperti semula. Penyesuaian anggaran hanya menyangkut anggaran dinas atau yang tidak produktif," ujar Arif, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Arif, dari penyesuaian anggaran sebesar Rp 133,8 triliun itu, bila dibandingkan dengan realisasi belanja negara, maka hanya berkurang berkisar 5 persen hingga 7 persen, dimana ‎raalisasi belanja negara sebelumnya senilai Rp 2.000 triliun yang berarti masih 93 persen sampai 95 persen anggaran negara dapat digunakan untuk sektor produktif.

"Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah, merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi penerimaan negara tidak mencapai target," ucapnya.

Dia juga mengimbau kepada para aparatur negara agar tetap bekerja maksimal, walaupun terdapat penyesuaian anggaran yang bukan untuk melemahkan kinerja aparatur sebab sektor produktif tak mengalami pengurangan.

"Penyesuaian anggaran ini tetap harus menjadikan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan lain serius. Penyesuaian anggaran bukan untukmelemahkan kerja aparatur negara," tutur Arif.