Pemerintah Akui Tak Mudah Atasi Pengangguran dan Kemiskinan
Pemerintah mengaku tidak mudah menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air karena industri yang berkembang saat ini merupakan padat modal.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengaku tidak mudah menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air karena industri yang berkembang saat ini merupakan padat modal.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada 2017 ditargetkan sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen dan kemiskinan pada kisaran 9,5 persen sampai 10,5 persen.
"Tidak mudah, daya serap tenaga kerja tidak besar, akhirnya penurunan kemiskinan tidak secepat yang diharapkan, ini karena industri terakhir masuk bersifat padat modal," tutur Bambang di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Melihat kondisi tersebut, kata Bambang, pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah agar menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi industri padat karya.
"Kemudian perbaikan kualitas tenaga kerja dengan peningkatan pendidikan kejuruan dan keahlian tenaga kerja, perbaikan iklim ketenagakerjaan, serta mendorong dana desa bisa tepat sasaran karena dana ini bisa untuk pembangunan infrastruktur di desa," tutur Bambang.
Sementara untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah tetap akan melanjutkan program yang telah berjalan yaitu perlindungan sosial yang komprehensif melalui perluasan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta bantuan tunai bersyarat.
"Pemerintah juga memberikan subsidi dan tranformasi subsidi agar lebih tetap sasaran, seperti subsisi beras, padi, listrik. Ini fokus pada 6 juta keluarga miskin," tuturnya.
