TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Lumbung Ikan Nasional (LIN)yang rencananya akan dijalankan pemerintah kini mulai dipertanyakan.

Bahkan, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menjanjikan propinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional ternyata tinggal janji manis belaka.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo juga mengatakan bahwa pihaknya belum pernah diajak berbicara mengenai program pemerintah tersebut.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini belum komunikasikan program LIN ke DPR. Sama halnya dengan poros maritim juga higga hari ini belum dikomunikasikan," kata Firman di Jakarta, Kamis(18/8/2016).

Padahal program LIN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Nah, kalau sudah masuk RPJMN seharusnya dibicarakan dengan DPR. Karena menyangkut anggaran yang akan dikeluarkan untuk program tersebut," kata Firman.

Firman menuturkan bahwa program ini diyakini akan menjadikan Maluku sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia.

"Berbicara tentang LIN, ini kan luas. Mulai dari tempat pengumpulan stok ikan, hingga menaksir harga jual dipasaran. Tentu program ini sangat produktif bagi pengembangan sektor perekonomian wilayah timur Indonesia. Saya sangat yakin LIN mampu menopang pembangunan daerah," jelasnya.

Perlu diketahui,potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku sendiri diperkirakan adalah kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80% per tahun (ZEEI, 1998).

Dimana daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura. Potensi sumberdaya perikanan di Propinsi Maluku sebesar 1.627.500 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 1.301.800 ton/tahun sesuai SK Mentan No. 995/KPTS/Ik.210/9/99 tanggal 27 September 2009 (Departemen Pertanian, 1999).

Produksi perikanan di Maluku pada Tahun 2012 mencapai 551.345,5 ton dengan nilai Rp 2.736.728.622,- (BPS Propinsi Maluku, 2013).

Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor unggulan di Maluku.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berpendapat belum direalisasikan progam LIN di Maluku adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat untuk melaksanakan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ekspektasi masyarakat terhadap Presiden Jokowi begitu besar. Apalagi janji kampanye beliau untuk mengembangkan sektor perekonomian wilayah timur. Realisasi program LIN inilah yang mampu membuktikan janji Presiden Jokowi," kata Emrus.

Menurut Emrus, faktor krusial yang menyebabkan belum terealisasinya program LIN selama ini adalah Presiden Jokowi belum aktif mendorong Menteri KKP untuk memfasilitasi program tersebut.

"Sebagai Presiden, Jokowi harus aktif memberikan arahan dan semangat kepada Menteri KKP untuk mengimplementasikan program kerjanya, apalagi LIN hanya bagian dari program Poros Maritim sewaktu kampanye. Saya sangat berharap Presiden tidak mengecewakan rakyat," tuturnya.

Emrus menambahkan, kehadiran LIN mampu memberikan daya jual tinggi bagi hasil laut kita.

"Karena pekerjaan Menteri KKP itu bukan sekedar mengebom kapal pencuri ikan semata. Menteri KKP diharapkan meningkatkan berbagai program strategis yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat sedang menunggu sepak terjang Menteri KKP selanjutnya, selain hanya melakukan pengeboman kapal," tegasnya seraya melanjutkan bahwa diperlukan peran aktif para stakeholder termasuk para anggota dewan untuk merealisasikan LIN.

LIN juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku dan sekitarnya yang umumnya berprofesi sebagai nelayan dengan tersedianya sarana produksi hulu hingga hilir di sektor perikanan dan kelautan.