TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menampik anggapan harga murah membuat kualitas rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seadanya.

"Sebenarnya masalah harga ini kan variatif, ditentukan dari material, tanah, dan perizinan jadi nggak bisa dilihat hanya satu sisi saja kalau harga ditekan kualitasnya jadi jelek, ya itu tidak begitu," kata Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Ketidaksetujuan Syarif bukannya tanpa dasar. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya memiliki standar tersendiri untuk rumah MBR sehingga pengembang tidak boleh membangun di bawah standar tersebut.

"Berapapun harganya, rumah MBR harus sesuai standar kami seperti misalnya ada aliran listrik dan air, serta dinding batako plester, keramik, dan sebagainya," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Perusahaan Pengembang Real Estat Indonesia (REI) menyatakan bahwa harga rumah subsidi yang ada di bawah Rp 200 juta membuat kualitas seadanya dan hanya sekadar layak huni.

"Kalau harga dibatasi ya seperti itu, plester dindingnya kurang rapi dan mengelupas atau kurang kualitasnya ya karena harganya segitu," keluh Ketua DPP REI Eddy Hussy.

Lebih lanjut Eddy mengatakan bahwa saat ini yang penting rumah subsidi itu ada dulu dan terdiri dari komponen utama seperti atap, dinding, dan pintu sehingga layak huni.

Masalah perbaikannya disebut Eddy bisa dilakukan sendiri oleh pemilik rumah di kemudian hari.

Kendati begitu, REI selaku asosiasi pengembang tak serta merta melepas tanggung jawabnya. Eddy menjamin pihaknya terus mengawal para pengembang dalam membangun rumah subsidi.

"Kualitasnya yang seperti itu membuat REI terus memantau agar para pengembang ini benar-benar membangun rumah layak tinggal," pungkas dia.(Ridwan Aji Pitoko)