TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus aktif meningkatkan kualitas layanan dalam rangka mendukung program percepatan investasi, termasuk di kawasan strategis seperti Pulau Batam dan sekitarnya yang berhadapan langsung dengan Singapura.

Kali ini, peran aktif BNI dilakukan dengan memberikan layanan perbankan yang dapat membantu program percepatan layanan investasi melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), antara lain dengan menyiapkan fasilitas jasa Kepelabuhanan Host to Host kepada Kantor Pelabuhan BP Batam.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penyediaan Layanan Produk & Jasa Perbankan antara BP Batam dengan BNI di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (1/9/2016).

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan oleh Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dengan Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto sebagai bagian dari acara Soft Launching Layanan Izin Investasi 3 Jam (II3J) dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) BP Batam.

Soft Launching tersebut disaksikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Kapolda Kepulauan Riau Brigadir Jenderal Polisi Sam Budigusdian.

MoU tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Batam dengan BNI terkait Penyediaan Fasilitas Layanan Perbankan Dalam Penyelenggaraan Program Investasi 3 jam serta Penandatanganan PKS antara BP Batam dengan BNI terkait Layanan Penerimaan Jasa Kepelabuhan Secara Online melalui sistem Host to Host.

Bentuk riil dukungan BNI lainnya dalam mempermudah dan mempercepat layanan investasi di Batam adalah dengan menghadirkan sebuah outlet di lingkungan perkantoran BP Batam, sehingga dapat memberikan pelayanan langsung kepada pengguna jasa.

BNI juga memastikan agar layanan online (digital) dapat turut memperkuat operasional BP Batam dalam mewujudkan visinya, yaitu menjadikan kawasan Batam menjadi kawasan ekonomi terkemuka di Asia Pasific serta menjadi salah satu kontributor utama pembangunan ekonomi nasional.

“Dengan adanya produk layanan jasa kepelabuhan dari BNI, masyarakat pengguna jasa akan dimudahkan dalam melakukan pembayaran jasa barang dan jasa kapal. Layanan ini memperluas jangkauan BNI sebagai Bank Transaksional,” ungkap Suprajarto.

Melalui kerja sama ini, BNI dapat mempermudah transaksi pembayaran beberapa fasilitas yang selama ini dilayani BP Batam. Layanan tersebut antara lain adalah Pembayaran Jasa Labuh Tambat Pelabuhan, Penerimaan Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita, Penerimaan Pembayaran Kavling Siap Bangun, Penerimaan Jasa Pelabuhan Udara, Penerimaan dan Pengelolaan Jasa RS Otorita Batam, serta Penerimaan Pembayaran Rumah Susun Sewa.

BNI juga siap untuk mendukung Pemerintah Daerah Batam dalam pengembangan perizinan terpadu satu atap yang akan mendorong iklim investasi di Kota Batam. Langkah ini juga akan mendukung upaya mewujudkan Batam sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional.

Pada kesempatan yang sama turut dilaksanakan penandatanganan MoU antara BP Batam dengan Kementerian Tenaga Kerja RI terkait Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja asing pada PTSP BP Batam.

Kerja sama juga dilaksanakan antara BP Batam dengan Lembaga Sandi Negara terkait Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan BP Batam. Rangkaian kerja sama yang dilakukan BP Batam dengan Kementerian Tenaga Kerja RI, BNI, dan Lembaga Sandi Negara tersebut merupakan langkah terpadu yang dilaksanakan demi memperkuat Batam sebagai salah satu pintu masuk utama investasi asing ke Indonesia.